BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Persoalan krisis air bersih masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Sejumlah wilayah hingga kini masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setiap musim kemarau, bahkan persoalan tersebut disebut telah berlangsung hampir 20 tahun.
Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengatakan, persoalan air bersih di sejumlah wilayah Cilacap telah muncul sejak 2007.
Kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah rawan kekeringan harus kembali menghadapi kesulitan mendapatkan air setiap musim kemarau.
“Sejak tahun 2007, permasalahan air bersih ini sudah ada. Hampir 20 tahun belum pernah selesai,” kata Ammy saat meninjau penyaluran bantuan air bersih di Dusun Bugel Sampang, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Selasa (11/8/2026).
Menurut Ammy, persoalan air bersih tidak cukup hanya ditangani melalui distribusi bantuan saat musim kemarau.
Pemerintah perlu mencari solusi yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih.
Ia berharap penyelesaian persoalan tersebut dilakukan secara bertahap. Dengan begitu, wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan dapat memiliki akses air bersih yang lebih berkelanjutan.
“Harapan saya selangkah demi selangkah permasalahan air bersih di Kabupaten Cilacap akan selesai,” ujarnya.
Untuk sementara, Pemkab Cilacap bersama berbagai pihak terus melakukan penyaluran air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.
Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau.
Ammy berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan air bersih yang diberikan secara optimal.
“Mudah-mudahan air bersih ini bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan ke sejumlah wilayah yang mengalami dampak kekeringan.
Hingga Senin (10/8/2026), BPBD Cilacap telah menyalurkan sebanyak 251 tangki air bersih. Jika dikonversikan, jumlah tersebut mencapai sekitar 1.317.000 liter air.
Bantuan air bersih tersebut telah disalurkan ke 13 kecamatan dan 33 desa yang mengalami dampak kekeringan.
Taryo memastikan distribusi akan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. BPBD juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar persoalan air bersih di wilayah terdampak dapat ditangani.
“Kami tidak ingin sampai ada warga yang kekurangan air bersih, seperti arahan Plt Bupati. Kami siap dan terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” kata Taryo.
Kebutuhan bantuan air bersih berpotensi meningkat karena Agustus dan September diperkirakan menjadi puncak musim kemarau.
Taryo mengatakan, informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi BPBD untuk meningkatkan pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kekeringan.
Kondisi masyarakat serta kebutuhan air bersih terus dipantau agar distribusi bantuan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
Berdasarkan pemantauan sementara, kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak masih dapat tercukupi.
“Sampai saat ini kebutuhan air bersih masyarakat terdampak masih bisa tercukupi,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang atau intensitas kekeringan meningkat.
Salah satu wilayah yang mengalami dampak kekeringan adalah Dusun Bugel Sampang, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten.
Kepala Desa Bojong Siman mengatakan, sebanyak 1.080 jiwa di Dusun Bugel Sampang terdampak kekeringan.
Kondisi geografis wilayah juga membuat sejumlah dusun lebih rentan mengalami kesulitan air saat musim kemarau.
Desa Bojong memiliki delapan dusun. Dari jumlah tersebut, lima dusun masih berada dalam kondisi relatif aman ketika musim kemarau.
Sementara tiga dusun yang berada di wilayah dataran lebih tinggi menjadi daerah yang paling sering mengalami kekeringan.
“Dari delapan dusun, lima dusun masih aman, sedangkan tiga dusun di atas selalu terdampak kemarau,” kata Siman.
Kondisi tersebut membuat warga di wilayah terdampak harus mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika sumber air mulai berkurang.
Penyaluran air bersih menjadi langkah cepat untuk membantu masyarakat selama menghadapi musim kemarau.
Namun, pemerintah daerah menyadari bahwa distribusi air menggunakan tangki bukan solusi permanen untuk persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Pernyataan Plt Bupati Cilacap yang menargetkan penyelesaian persoalan air bersih secara bertahap menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun sistem penyediaan air yang lebih berkelanjutan.
Dengan persoalan yang telah berlangsung sejak 2007, penanganan jangka panjang menjadi penting agar masyarakat di wilayah rawan kekeringan tidak terus bergantung pada bantuan setiap musim kemarau.
Sementara itu, BPBD Cilacap akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan dan memastikan bantuan air bersih tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan distribusi yang telah mencapai 251 tangki atau sekitar 1,317 juta liter ke 13 kecamatan dan 33 desa, pemerintah berupaya menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi hingga kondisi kemarau berakhir. (jul/stch/dda)
