BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat depan Gerbang Pancasila, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta pada Senin (25/8) berujung ricuh.
Unjuk rasa ini digawangi oleh mahasiswa dari Universitas Indraprasta (Unindra) yang dengan lantang menyerukan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Sepakat kita bubarkan DPR? Mereka kerja tidak sesuai kemauan rakyat itu sendiri,” teriak seorang orator dari atas mobil komando, suara yang menggema di tengah kerumunan massa.
Selain tuntutan pembubaran DPR, para demonstran juga melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR.
Massa menyoroti tunjangan anak dan istri yang menurut mereka tidak semestinya dibebankan pada anggaran negara. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar segera disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari tuntutan mereka.
Awalnya, aksi berlangsung damai dengan berbagai orasi bergema di udara. Namun, situasi mulai memanas ketika aparat kepolisian mencoba membubarkan massa sekitar pukul 12.40 WIB.
Polisi menggunakan water cannon untuk menyemprotkan air ke arah massa agar mundur, tetapi para demonstran tetap bertahan dan bahkan melakukan perlawanan dengan melempar balik ke arah polisi yang berjaga di balik barikade. Ketegangan meningkat hingga akhirnya polisi melepaskan tembakan gas air mata.
Dari pantauan di lapangan, massa berlarian ke berbagai arah dalam upaya menghindari gas air mata, sebagian memasuki Jalan Tol Dalam Kota sementara sebagian lainnya bergerak menuju Jalan Gerbang Pemuda atau depan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK).
Sekitar pukul 13.38 WIB, rombongan polisi bermotor trail yang melintas di Jalan Gerbang Pemuda terhadang oleh massa yang telah terpukul mundur.
Bentrokan tak terelakkan ketika kedua belah pihak terlibat saling pukul. Insiden ini menyebabkan beberapa motor polisi terjatuh dan salah seorang anggota kepolisian terlihat berlari menyelamatkan diri dari situasi kacau tersebut.
Untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung, kepolisian mengerahkan sebanyak 1.250 personel gabungan. Penutupan total Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR menyebabkan arus lalu lintas tersendat parah.
Demonstran tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga warga setempat, pengemudi ojek online hingga diduga pelajar berseragam putih abu-abu turut bergabung dalam barisan protes ini.
Meski suasana di luar kompleks parlemen memanas akibat bentrokan antara aparat dan demonstran, aktivitas sidang tetap berjalan seperti biasa di dalam gedung parlemen.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait revisi Undang-Undang Penyiaran yang turut dihadiri oleh beberapa organisasi penting seperti Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.
Dalam sambutannya Dave mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas kehadiran mereka meskipun kondisi di luar gedung mungkin agak sedikit memanas.
Namun karena pertimbangan keamanan akibat situasi eksternal yang terus berkembang Dave memutuskan untuk tidak melanjutkan agenda rapat lebih lama dari seharusnya.
“Mengingat situasi terus bergulir di luar ini yang kami khawatirkan kalau kita terlalu lama nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen,” katanya menjelaskan.
Dave meminta agar pertanyaan-pertanyaan dari anggota dewan disampaikan secara tertulis kepada para narasumber untuk mendalami aspirasi terkait RUU Penyiaran tersebut.
Sementara itu hingga pukul 12.50 WIB aparat kepolisian masih terus berupaya memukul mundur massa dengan menyisir Jalan Gatot Subroto menggunakan meriam air serta tembakan gas air mata untuk menghalau kerumunan yang mulai anarkis.
Walaupun jumlah mahasiswa yang bertahan semakin berkurang setelah dibubarkan aparat beberapa kelompok kecil tetap berusaha melanjutkan orasi mereka.
Demonstrasi pada 25 Agustus ini mencatat eskalasi baru ketegangan di depan gedung parlemen Indonesia dengan tuntutan utama berupa pembubaran lembaga legislatif kritik terhadap tunjangan anggota dewan serta desakan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai poin krusial dari aksi tersebut.
Namun jalannya aksi tidak dapat dipungkiri telah dinodai oleh kericuhan serta bentrokan antara aparat keamanan dan massa demonstran yang membuat suasana sekitar kompleks parlemen Jakarta siang itu benar-benar memanas hingga menciptakan kekacauan lalu lintas serta menambah tensi politik yang sudah ada sebelumnya.
Meskipun demikian aksi protes seperti ini menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja wakil rakyat serta kebijakan pemerintah terkait tunjangan pejabat negara yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak khususnya dalam masa-masa sulit ekonomi saat ini.
Para pengamat politik menilai bahwa gelombang protes seperti ini bisa menjadi sinyal bagi pemerintah tentang perlunya reformasi lebih lanjut dalam proses legislatif serta penataan ulang alokasi anggaran negara agar lebih transparan dan akuntabel demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara termasuk lembaga legislatifnya sendiri. (*stch)
