BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah kembali menghadirkan terobosan di sektor perumahan dengan memberikan kemudahan bagi mitra pengemudi Gojek untuk memiliki rumah pertama.
Melalui kerja sama antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, mitra pengemudi kini dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan uang muka atau down payment (DP) 0 persen.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, agar lebih mudah memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan tetap tetapi belum memiliki rumah.
Melalui kerja sama ini, mitra pengemudi Gojek yang memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat mengajukan KPR Subsidi FLPP tanpa harus menyediakan uang muka.
Dengan adanya skema DP nol persen, hambatan awal yang selama ini menjadi kendala banyak calon pembeli rumah diharapkan dapat dikurangi secara signifikan.
Program kolaborasi antara BP Tapera dan GoTo dijadwalkan berlangsung hingga tahun 2027.
Pemerintah berharap kerja sama tersebut mampu menjangkau lebih banyak mitra pengemudi Gojek di berbagai daerah di Indonesia sehingga manfaat program perumahan bersubsidi dapat dirasakan secara lebih luas.
Selain memperluas akses kepemilikan rumah, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja informal yang selama ini sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.
Sid Herdi menjelaskan bahwa dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah juga diperkuat melalui kebijakan di sektor jasa keuangan.
Salah satunya adalah penyesuaian ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perubahan tersebut dinilai memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan perumahan, termasuk melalui Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Dengan dukungan regulasi tersebut, proses pengajuan pembiayaan diharapkan menjadi lebih inklusif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
Meski tidak memerlukan uang muka, calon penerima manfaat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Mitra pengemudi Gojek wajib lolos proses verifikasi sebagai MBR serta memenuhi ketentuan yang berlaku di perbankan sebelum pengajuan KPR disetujui.
Apabila seluruh persyaratan dipenuhi, mereka dapat memperoleh fasilitas KPR Subsidi FLPP tanpa perlu menyediakan DP sehingga proses memiliki rumah pertama menjadi lebih ringan.
Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini terkendala keterbatasan dana awal untuk membeli rumah.
BP Tapera mencatat hingga 2 Juli 2026, realisasi penyaluran pembiayaan melalui program FLPP telah mencapai 93.339 unit rumah.
Total nilai pembiayaan yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp11,60 triliun, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program rumah subsidi pemerintah.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok pekerja swasta menjadi penerima manfaat terbesar dengan 61.126 unit rumah atau sekitar 65,49 persen dari total realisasi.
Selanjutnya, penerima manfaat berasal dari kelompok wiraswasta sebanyak 15.890 unit atau 17,02 persen, kemudian pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 7.643 unit atau 8,19 persen.
Sementara itu, anggota TNI dan Polri menerima pembiayaan untuk 1.394 unit rumah, setara sekitar 1,49 persen dari keseluruhan penyaluran.
Program KPR FLPP dengan DP 0 persen menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Selama ini, banyak pekerja informal memiliki kemampuan membayar cicilan, tetapi kesulitan mengumpulkan dana untuk uang muka rumah.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak mitra pengemudi Gojek yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama dengan proses yang lebih mudah, terjangkau, dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, BP Tapera, sektor perbankan, dan perusahaan digital diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan perumahan sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia dapat menikmati hunian yang layak sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan nasional. (*/stch/dda)
