BANYUMASEKSPRES.ID, Potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri tahun ini kembali menjadi perhatian publik.
Meski begitu, peluang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merayakan Idulfitri secara bersamaan masih terbuka lebar berdasarkan perkembangan terbaru perhitungan astronomi.
Kemungkinan tersebut mengemuka dari hasil hisab yang dihimpun Tim Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.
Rekapitulasi data menunjukkan adanya peluang kesamaan awal Syawal apabila parameter pengamatan hilal memenuhi ketentuan tertentu yang selama ini menjadi rujukan pemerintah.
Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, saat rukyatul hilal 1 Syawal yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Maret mendatang, posisi hilal di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan sudah cukup tinggi.
Ketinggian hilal bahkan disebut telah mendekati ambang batas minimal yang selama ini digunakan dalam penentuan kalender hijriah nasional.
Secara umum, tinggi hilal di berbagai daerah diperkirakan telah mencapai sekitar 3 derajat.
Angka ini menjadi salah satu indikator penting dalam proses penetapan awal bulan hijriah karena berkaitan langsung dengan visibilitas bulan sabit muda saat matahari terbenam.
Tim Ahli BHR Kemenag Tuban, Kasdikin menjelaskan bahwa beberapa wilayah di bagian barat Indonesia memiliki peluang lebih besar dalam pengamatan hilal.
Wilayah barat dinilai diuntungkan karena posisi geometris bulan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia bagian tengah dan timur.
Daerah yang diprediksi memiliki ketinggian hilal lebih tinggi antara lain Medan, Aceh, Padang, serta Jambi.
Wilayah-wilayah tersebut kerap menjadi lokasi strategis rukyatul hilal karena faktor geografis dan posisi ufuk barat yang mendukung proses pengamatan.
“Jika melihat itu tentunya Lebarannya bisa bareng,” ujar Kasdikin kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Walau demikian, peluang perayaan Idulfitri secara serentak masih menghadapi sejumlah parameter teknis yang harus dipenuhi.
Salah satu faktor penentu terpenting adalah standar kriteria internasional yang selama ini menjadi pedoman pemerintah dalam menetapkan awal bulan hijriah.
Kondisi ketinggian hilal yang telah mendekati 3 derajat ternyata belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang disepakati dalam forum Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS.
Forum tersebut menetapkan standar yang lebih komprehensif agar penetapan kalender hijriah memiliki dasar astronomi yang kuat dan seragam di kawasan Asia Tenggara.
Dalam kesepakatan MABIMS, pergantian bulan hijriah hanya dapat ditetapkan apabila dua syarat utama terpenuhi secara bersamaan.
Ketinggian hilal minimal harus mencapai 3 derajat, sementara elongasi atau jarak sudut antara bulan dan matahari wajib menyentuh angka minimal 6,4 derajat.
Elongasi menjadi parameter krusial karena memengaruhi tingkat pencahayaan bulan yang terlihat dari permukaan bumi.
Semakin besar sudut elongasi, semakin besar pula peluang hilal dapat diamati dengan mata telanjang maupun menggunakan alat optik modern.
Menurut Kasdikin, persoalan utama saat ini terletak pada nilai elongasi yang belum memenuhi ambang batas standar MABIMS.
Walaupun beberapa wilayah telah mencatat ketinggian hilal mendekati syarat minimal, jarak sudut bulan terhadap matahari masih belum mencukupi ketentuan yang disepakati.
“Karena meski ketinggian hilal 3 derajat, elongasinya belum sampai 6 derajat. Seperti di Medan elongasi hanya sekitar 5 derajat,” kata kepala KUA Rengel itu.
Situasi tersebut membuat kepastian awal Syawal masih harus menunggu keputusan resmi pemerintah.
Penetapan 1 Syawal akan ditentukan melalui sidang isbat yang menjadi forum resmi pengambilan keputusan berdasarkan kombinasi metode hisab dan rukyat.
Sidang isbat rencananya digelar pemerintah pada 19 Maret, bertepatan dengan pelaksanaan rukyatul hilal di berbagai titik pemantauan nasional.
Forum ini melibatkan para ahli astronomi, pakar falak, perwakilan organisasi masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam forum tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan dua kemungkinan pendekatan.
Opsi pertama adalah menggunakan kriteria MABIMS secara penuh sesuai standar yang telah disepakati bersama negara-negara Asia Tenggara.
Opsi kedua adalah mempertimbangkan ketinggian hilal yang telah mencapai 3 derajat di sejumlah wilayah, meskipun nilai elongasi belum memenuhi syarat minimal.
Pendekatan ini dinilai dapat membuka peluang perayaan Idulfitri yang lebih seragam di Indonesia.
Apabila pemerintah memutuskan menetapkan awal Syawal hanya berdasarkan ketinggian hilal 3 derajat tanpa menjadikan elongasi sebagai syarat mutlak, maka Hari Raya Idulfitri berpotensi jatuh pada 20 Maret.
Keputusan tersebut tentu akan membawa dampak signifikan terhadap keseragaman perayaan hari besar keagamaan di tanah air.
Jika skenario itu terjadi, maka pelaksanaan Idulfitri berpeluang berlangsung bersamaan dengan Muhammadiyah yang sebelumnya telah menetapkan 1 Syawal pada tanggal tersebut melalui metode hisab hakiki wujudul hilal.
Kesamaan tanggal tersebut berpotensi menciptakan momentum kebersamaan umat Islam Indonesia.
Di sisi lain, kondisi berbeda justru terjadi di wilayah Tuban.
Berdasarkan hasil perhitungan sementara, ketinggian hilal saat rukyatul hilal diperkirakan masih berada di bawah angka 3 derajat sehingga belum memenuhi ambang minimal visibilitas.
Faktor tersebut membuat peluang terlihatnya hilal di Tuban relatif lebih kecil dibandingkan wilayah barat Indonesia.
Meski demikian, kepastian tetap bergantung pada hasil pemantauan langsung di lapangan karena faktor cuaca dan kondisi atmosfer juga sangat memengaruhi proses rukyat.
Karena itu, hasil observasi visual tetap menjadi penentu akhir dalam proses konfirmasi awal bulan hijriah.
Pemerintah akan mengompilasi seluruh laporan dari berbagai titik rukyatul hilal sebelum menetapkan keputusan resmi melalui sidang isbat nasional.
“Kita tunggu saja nanti hasil sidang isbat pada 19 Maret,” ujar Kasdikin.(taa)
