BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Harapan untuk mendirikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Purbalingga tampaknya harus kembali mengalami penundaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga memastikan bahwa rencana pembangunan sekolah tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 21 Juli 2025. Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi DPRD.
Plt Bupati menjelaskan bahwa masih belum ada prioritas dari pemerintah pusat untuk program ini.
“Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, rencana pembangunan Sekolah Rakyat Purbalingga belum dapat diprioritaskan dalam tahun ini,” ungkapnya dengan tegas.
Meskipun demikian, Pemkab Purbalingga tetap berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
Mereka berharap proyek Sekolah Rakyat dapat segera memperoleh dukungan serta menjadi bagian dari prioritas nasional. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemkab dalam upaya meningkatkan akses pendidikan di wilayahnya.
Selain itu, Plt Bupati juga membahas upaya penataan kembali lembaga pendidikan dasar melalui kebijakan regrouping.
Beberapa Sekolah Dasar di Purbalingga mengalami penurunan jumlah siswa, namun pelaksanaan regrouping belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil langkah ini.
“Salah satu faktor penting adalah jarak antarsekolah yang dapat berdampak pada anak-anak jika harus bersekolah terlalu jauh,” jelas Dimas lebih lanjut.
Analisis mendalam diperlukan agar pelaksanaan regrouping tidak menimbulkan dampak negatif terhadap akses pendidikan bagi anak-anak.
Di sisi lain, terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab.
Saat ini terdapat perubahan sistem penganggaran dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan kini dialihkan menjadi dana revitalisasi sekolah yang langsung disalurkan ke masing-masing satuan pendidikan.
Menurut Plt Bupati Dimas Prasetyahani, “Sampai saat ini sudah ada alokasi anggaran revitalisasi untuk sekolah SD, SMP, dan PAUD di Purbalingga sekitar Rp7,09 miliar.”
Meskipun menghadapi keterbatasan prioritas dan anggaran, Pemkab tetap memiliki harapan besar agar berbagai program pendidikan alternatif termasuk Sekolah Rakyat dapat segera terwujud.
Pemkab melihat bahwa pemerataan akses pendidikan merupakan langkah penting bagi masyarakat Purbalingga secara keseluruhan.
Kendati ada banyak tantangan yang harus dihadapi, komitmen pemerintah daerah tetap kuat agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.
Langkah-langkah strategis seperti terus berkomunikasi dengan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah menjadi jalan keluar yang ditempuh oleh Pemkab Purbalingga.
Mereka berharap dukungan dari berbagai pihak dapat mempercepat pelaksanaan program-program pendidikan yang telah direncanakan.
Sebagai catatan akhir dari paparan Dimas Prasetyahani dalam rapat paripurna tersebut memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Pemkab dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.
Dari sinilah terlihat bahwa meskipun tantangan berat menghadang jalan menuju pemerataan pendidikan, tekad untuk mewujudkannya tidak surut sedikitpun.
Keberhasilan dari inisiatif-inisiatif ini tentu akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait serta dukungan penuh dari masyarakat setempat.
Dengan demikian harapan akan hadirnya Sekolah Rakyat sebagai salah satu solusi alternatif dalam dunia pendidikan di Kabupaten Purbalingga masih terus dipelihara meskipun realisasinya membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan sebelumnya. (tya/bay/stch)
