BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Di tengah perkembangan pesat dalam pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), saat ini tercatat sudah ada dua ribu ASN yang berkantor di wilayah tersebut.
ASN ini terdiri dari pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan sejumlah pegawai dari kementerian lainnya.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa dari total tersebut, sebanyak 1.100 staf berasal dari OIKN sendiri yang telah memulai aktivitas mereka di IKN.
Dalam penjelasannya, Basuki menambahkan bahwa terdapat pula ASN dari berbagai kementerian yang kini beroperasi di kawasan IKN.
“Kalau sekarang yang sudah ada di sana itu, selain Otoritas sekira 1.100, ada PU, yang balai-balai di sana. Ada Perumahan, ada Kesehatan, ada Perhubungan. Perhubungan kan kalau mau mengoperasikan bandara di IKN. Sudah ada sekitar 2.000 sekian,” jelasnya saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (30/3/2026).
Target pemindahan ASN ke IKN merupakan program prioritas OIKN untuk periode 2026-2029.
Proses pemindahan ini sudah dimulai secara bertahap sejak tahun ini dan direncanakan akan berlangsung hingga 2028.
“Mulai tahun ini. Sampai 2028,” imbuhnya.
Pengembangan IKN sendiri tidak hanya terlihat dari jumlah ASN yang telah berpindah, tetapi juga dari luas area yang telah dibangun untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Saat ini, luas area yang terbangun mencapai sekitar 850 hektare (ha) dengan target total mencapai 1.000 ha.
Dalam hal pembangunan gedung perkantoran, Basuki mengungkapkan bahwa progresnya telah mencapai 50 persen, sedangkan pembangunan hunian saat ini telah mencapai 60 persen.
Menariknya, dalam konteks investasi sektor swasta di IKN, Basuki menyebutkan bahwa nilai investasi saat ini telah mencapai Rp 70 triliun.
“Target jumlah pemindahan ASN ke IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN,” pungkasnya.
Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis dalam mewujudkan visi pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien.
Dengan adanya dukungan dari berbagai kementerian dan investasi swasta yang besar, harapan akan terciptanya infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas menjadi semakin nyata. (*/stch/dda)
