BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan musim kemarau dan ketidakpastian global, pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa stok beras nasional mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni 5,37 juta ton.
Capaian ini menunjukkan langkah positif yang diambil untuk memastikan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi kondisi sulit.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menjelaskan bahwa serapan beras nasional hingga 18 Mei 2026 mencapai 2,8 juta ton.
Angka ini memberikan kontribusi signifikan terhadap cadangan pangan pemerintah dalam beberapa bulan mendatang.
“Serapan beras dari Januari hingga 18 Mei mencapai 2,8 juta ton dan stok nasional mencapai 5,37 juta ton. Ini merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” ungkap Sudaryono saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (19/5).
Sudaryono yang dikenal akrab disapa Mas Dar itu menegaskan bahwa pencapaian ini mencerminkan kekuatan ketahanan pangan Indonesia di tengah berbagai tantangan yang ada di tingkat global.
Ia juga menambahkan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan melalui penyerapan gabah dari para petani, perlindungan hak-hak petani, serta penguatan cadangan beras pemerintah.
“Indonesia terus memperkuat kemandirian pangan nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dalam kondisi apa pun,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Hal ini adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memastikan tidak hanya ketersediaan beras tetapi juga stabilitas harga di pasaran.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan tentang proyeksi produksi beras nasional untuk tahun 2025 yang diperkirakan mencapai angka 34,69 juta ton.
Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 4,07 juta ton atau setara dengan 13,29 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Produksi beras tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Sudaryono dengan optimisme tinggi.
Meskipun stok beras meningkat signifikan, pemerintah tetap bersikap waspada terhadap ancaman musim kemarau panjang yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2026.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus mendatang.
Untuk mengantisipasi dampak yang mungkin muncul terhadap produksi pangan akibat cuaca ekstrem ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperkuat cadangan beras nasional demi menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Dalam rangka memfasilitasi pengadaan dan pengelolaan gabah serta beras dalam negeri secara efektif, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Kebijakan ini menargetkan Perum Bulog untuk menyerap gabah setara dengan empat juta ton beras dengan harga pembelian gabah kering panen ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.
Saat ini rata-rata harga gabah di kalangan petani sudah mencapai Rp6.815 per kilogram atau sekitar 4,85 persen lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Ini menunjukkan adanya kelebihan nilai pasar yang bermanfaat bagi para petani dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kementerian Pertanian menunjukkan optimisme bahwa target serapan beras dapat tercapai berkat tingginya potensi panen nasional yang masih tersedia selama beberapa bulan ke depan.
Pada bulan Mei 2026 misalnya, potensi panen diperkirakan mencapai sekitar 929 ribu hektare atau setara dengan 2,75 juta ton beras.
Sementara itu, pada bulan Juni potensi panen diprediksi akan mencapai sekitar 841 ribu hektare atau setara dengan 2,47 juta ton beras.
Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam konteks ketahanan pangan global yang semakin rentan akibat perubahan iklim dan dinamika politik dunia, kebijakan semacam ini menjadi krusial bagi masa depan pertanian Indonesia.
Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global saat ini, inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan produksi nasional sangatlah tepat. (*/stch/dda)
