BANYUMASEKSPRES.ID, GARUT – Insiden tragis ledakan amunisi milik TNI Angkatan Darat mengguncang kawasan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin pagi, 12 Mei 2025. Sebanyak 13 orang tewas, terdiri dari prajurit TNI dan warga sipil.
Peristiwa yang terjadi saat proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa ini memicu keprihatinan dan sorotan serius terkait prosedur keamanan militer serta keterlibatan warga sipil di sekitar area operasi militer.
Ledakan hebat terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, saat tim dari Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD sedang melaksanakan prosedur standar penghancuran amunisi di tiga lubang sumur.
Dua lubang pertama telah diledakkan tanpa kendala. Namun, ketika tim sedang menyusun detonator di lubang ketiga—yang disiapkan khusus untuk penghancuran sisa bahan peledak—terjadi ledakan besar yang menewaskan 13 orang di lokasi kejadian.
“Pada awal kegiatan, pengecekan terhadap personel maupun lokasi telah dilakukan dan dinyatakan dalam keadaan aman. Tapi saat penyusunan detonator di lubang ketiga, ledakan tiba-tiba terjadi,” jelas Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana.
Empat prajurit TNI yang gugur dalam insiden ini adalah Kolonel Cpl Antonius Hermawan, Mayor Cpl Anda Rohanda, Kopda Eri Triambodo, dan Pratu Aprio Seriawan.
Sementara sembilan warga sipil yang turut menjadi korban tewas antara lain Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar, Iyus bin Inon, Iyus Rizal bin Saepuloh, Totok, Dadang, Rustiawan, dan Endang.
“Tidak ada korban luka, semua korban yang datang ke IGD sudah dalam keadaan meninggal dunia,” ungkap dr. Aziz Akhmad dari RSUD Pameungpeuk, tempat seluruh korban dibawa pascakejadian.
Tragedi ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang keamanan prosedur dan mengapa warga sipil bisa berada di area berbahaya tersebut.
Penjelasan datang dari Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, yang menyebut bahwa lokasi peledakan berada di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut, yang selama ini telah menjadi lokasi rutin pemusnahan amunisi oleh TNI.
“Setelah peledakan, masyarakat sering mendekat untuk mengambil sisa-sisa logam, tembaga, atau besi dari amunisi yang sudah diledakkan. Karena itu punya nilai jual,” ujar Kristomei.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan warga sekitar mendekati area ledakan usai proses peledakan menjadi faktor risiko yang selama ini belum sepenuhnya dikendalikan.
Pihak Kementerian Pertahanan segera merespons insiden ini dengan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab ledakan dan mengevaluasi ulang seluruh SOP (Standard Operating Procedure) terkait pemusnahan amunisi.
“Selama proses investigasi, prosedur keamanan akan terus menjadi pedoman,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi yang menewaskan banyak nyawa ini. Ia juga menyatakan dukungan penuh bagi keluarga korban yang sedang berduka.
“Semoga keluarga para korban diberi ketabahan dan kita bersama mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dalam peristiwa ini,” ucap Dedi melalui unggahan di media sosialnya.
Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, ledakan truk TNI bermuatan amunisi di ruas Tol Gempol–Pandaan, Jawa Timur, juga memakan korban jiwa.
Rentetan insiden ini memunculkan tuntutan luas untuk evaluasi mendalam terhadap keamanan militer, terutama pada aspek pemusnahan bahan peledak.
Pengamat militer Prof. Muradi dari Universitas Padjadjaran dan Laksda (Purn) Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, sepakat bahwa perlu ada peninjauan serius atas pengamanan area, SOP pelaksanaan, dan pembatasan keterlibatan masyarakat sipil dalam operasi militer seperti ini.
TNI menegaskan komitmennya untuk melakukan pengetatan akses warga sipil ke lokasi pemusnahan amunisi serta memperbaiki sistem keamanan dan keselamatan kerja dalam setiap prosedur peledakan amunisi.
Tragedi di Garut menjadi momentum penting untuk memperbaiki keseluruhan sistem agar kejadian serupa tidak kembali menelan korban. (*)
