BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Ajang Purwokerto Half Marathon 2025 yang berlangsung Minggu (11/5) di halaman Menara Teratai meninggalkan kesan kurang menyenangkan bagi sejumlah peserta, bukan karena teknis lomba, melainkan soal tarif parkir mahal dan tidak profesional.
Banyak peserta yang menyuarakan keluhan soal parkir kendaraan yang dianggap memberatkan dan tidak sesuai aturan.
Mereka mengaku kaget saat dikenakan tarif parkir motor sebesar Rp5.000 dan mobil Rp10.000, tanpa diberi karcis resmi atau penjelasan yang jelas dari petugas parkir.
“Saya kaget, parkir motor sampai Rp5 ribu. Tidak ada karcis, tidak ada arahan dari juru parkir, tapi langsung ditarik bayaran. Ini siapa yang menentukan tarifnya?” kata Saladin, peserta asal Purwokerto, saat diwawancarai Senin (12/5).
Kondisi serupa dirasakan Dika, peserta dari Sokaraja, yang sehari sebelumnya juga dikenakan tarif sama saat mengambil perlengkapan lomba. Ia menilai pengalaman ini merusak citra event berskala nasional, yang seharusnya membawa kesan baik bagi tamu dari luar kota.
“Citra event yang diikuti peserta dari berbagai daerah ini justru dirusak oleh juru parkir. Mereka tidak melayani dengan baik. Peserta dari luar kota pasti akan berpikir negatif soal Purwokerto,” ujarnya.
Purba, peserta dari Somagede, Banyumas, menilai persoalan tarif parkir mahal tanpa kejelasan seperti ini sudah menjadi masalah yang berulang, terutama dalam setiap penyelenggaraan event besar di Purwokerto dan sekitarnya.
“Masalah parkir tidak selesai-selesai. Kebijakan tidak tegas. Setiap event selalu saja ada parkir mahal dan tanpa karcis,” ungkapnya dengan nada kesal.
Sementara itu, salah satu peserta dari Palembang mencoba memahami kondisi tersebut, namun tetap mempertanyakan legalitas pengelola parkir. Ia menyoroti penampilan petugas parkir yang dinilainya tidak profesional dan berkesan seperti preman.
“Tarifnya memang mahal, tapi yang jadi sorotan saya, pengelola parkirnya resmi atau tidak? Penampilan tukang parkirnya seperti preman, bikin tidak nyaman. Jadi biaya parkir itu buat daerah atau buat preman?” tanyanya kritis.
Ramainya keluhan ini menyulut perbincangan publik, terutama di media sosial. Banyak warganet menyindir dengan berbagai julukan seperti “Purwokerto Kota Sejuta Parkir” hingga “Purwokerto, P-nya adalah Parkir”, sebagai bentuk protes atas maraknya praktik parkir liar dan tarif tidak wajar di berbagai titik kota.
Fenomena parkir liar di Purwokerto sebenarnya sudah menjadi sorotan lama. Warga menyebutkan banyaknya titik parkir liar di kawasan ATM, minimarket, bahkan objek wisata, yang tidak disertai karcis dan tidak sesuai tarif yang tercantum dalam Perda.
Ketidakjelasan soal kemana uang parkir tersebut mengalir, apakah masuk ke kas daerah atau justru menjadi pungutan liar, menjadi pertanyaan besar yang menuntut transparansi pengelolaan retribusi parkir di wilayah Banyumas.
Dengan banyaknya keluhan dari peserta dan masyarakat, evaluasi terhadap sistem pengelolaan parkir saat event publik menjadi penting.
Pemerintah daerah maupun panitia event diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek pelayanan publik, agar kegiatan besar seperti Purwokerto Half Marathon benar-benar memberi dampak positif, bukan meninggalkan kesan negatif akibat persoalan tarif parkir tidak transparan. (dms/*stch)
