BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Dalam upaya meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 155 petugas di Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan verifikasi lapangan terhadap 23.087 keluarga penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan yang statusnya telah dinonaktifkan.
Proses verifikasi ini direncanakan akan mulai dilakukan setelah Lebaran 2026, dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Ketua Tim PKH Kabupaten Purbalingga, Hernawan Susilo, menjelaskan bahwa saat ini tahap persiapan masih dalam proses koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga.
“Saat ini tahapannya baru koordinasi dengan BPS Purbalingga. Teknisnya belum ada, rencananya akan dilaksanakan setelah Lebaran karena petugas akan mendapatkan materi pelatihan terlebih dahulu dari BPS,” ungkap Hernawan pada Rabu, 11 Maret 2026.
Proses pelatihan ini diharapkan dapat memberikan petugas pemahaman yang mendalam mengenai teknik dan prosedur verifikasi yang perlu dilakukan.
Verifikasi kedua ini difokuskan pada penerima jaminan kesehatan yang terdeteksi masuk ke dalam desil 5 ke atas berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Desil sendiri merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi dari angka 1 hingga 10.
Hernawan menjelaskan, “Perhitungan desil sangat memengaruhi kelayakan seseorang menerima bantuan sosial yang mensyaratkan masuk di desil 1 sampai 5.”
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi desil seorang individu atau keluarga, semakin kecil kemungkinan mereka untuk mendapatkan bantuan sosial.
Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan desil tersebut bervariasi. Ini termasuk kepemilikan aset, kendaraan, data perbankan, hingga utang.
Dalam konteks ini, penting bagi petugas PKH untuk melakukan verifikasi secara teliti agar data yang disajikan akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari setiap keluarga penerima bantuan.
Selama pelaksanaan ground checking nanti, petugas PKH akan menggunakan aplikasi khusus yang dikembangkan oleh BPS saat mengunjungi rumah warga.
Petugas juga diwajibkan merekam data lapangan secara detail. Tindakan ini mencakup pencatatan pekerjaan dan penghasilan setiap anggota keluarga serta aset yang dimiliki.
Selain itu, mereka juga harus mengambil foto rumah dari tampak depan, kondisi lantai rumah, jenis atap, serta mencatat titik koordinat GPS sebagai bukti otentik dari kondisi fisik rumah tersebut.
Hernawan menjelaskan bahwa “data yang diinput di lokasi nantinya akan diolah sepenuhnya oleh BPS,” memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.
Tugas ground checking ini bukanlah kali pertama bagi tim PKH di Purbalingga. Pada tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2025, petugas PKH telah berhasil melakukan verifikasi terhadap sekitar 50 ribu data warga di wilayah tersebut.
Pelaksanaan verifikasi sebelumnya memberikan pengalaman berharga meskipun tidak lepas dari berbagai kendala di lapangan.
Hernawan mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh timnya saat menjalankan tugas tersebut.
“Ada rekan-rekan yang kecelakaan, terpeleset karena tanah licin, dan luka-luka lecet terutama bagi mereka yang bertugas di dataran tinggi seperti Kecamatan Karangmoncol dan Rembang,” ungkap Hernawan dengan nada empati.
Dia bahkan menyebutkan adanya kasus tragis di mana ada petugas lain di daerah berbeda yang meninggal dunia saat menjalankan tugas verifikasi tersebut.
Situasi-situasi seperti ini menyoroti risiko tinggi yang harus dihadapi oleh para petugas dalam usaha mereka untuk membantu masyarakat.
Namun demikian, meskipun terdapat tantangan berat dan risiko tersebut, semangat para petugas tetap tinggi.
Hernawan menegaskan bahwa rekan-rekannya sudah siap dan “ready” untuk melaksanakan tugas berat ini dengan semangat juang yang tinggi.
“Bagaimanapun juga ini tugas dan kewajiban kami yang sudah resmi menjadi ASN Kemensos,” pungkasnya dengan percaya diri.
Upaya verifikasi lapangan ini merupakan langkah penting dalam memastikan keakuratan data penerima manfaat program jaminan sosial pemerintah.
Dengan memanfaatkan teknologi dan metode pengumpulan data terbaru, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas tetapi juga untuk memberikan jaminan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. (alw/stch/dda)
