BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengecek kembali akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026.
Langkah tersebut dilakukan setelah muncul sejumlah laporan masyarakat mengenai penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Purbaya adalah informasi mengenai status desil anaknya, Yudo Achilles Sadewa, yang disebut tercatat dalam desil tujuh.
Di sisi lain, muncul informasi mengenai seorang tukang becak yang justru disebut masuk desil 10, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dalam pembagian desil.
Purbaya mempertanyakan ketepatan penetapan kelompok kesejahteraan tersebut.
Menurutnya, akurasi DTSEN perlu diuji kembali sebelum data digunakan sebagai salah satu dasar penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Purbaya mengaku belum mengetahui penyebab munculnya ketidaksesuaian dalam data yang dilaporkan masyarakat.
Ia mengatakan belum melakukan pengecekan secara langsung mengenai metodologi yang digunakan dalam penyusunan data tersebut bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu. Saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih ahli harusnya kan,” kata Purbaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Menurut Purbaya, pengecekan diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan yang muncul berasal dari proses pendataan, pemutakhiran data, metode pengelompokan desil, atau faktor lainnya.
Ia menilai data sosial dan ekonomi yang akan digunakan pemerintah harus memiliki tingkat akurasi yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menentukan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Purbaya juga mempertanyakan keberadaan data desil yang sudah diunggah meskipun proses survei dan pemutakhiran DTSEN 2026 menurutnya belum selesai.
Baginya, data yang masih dalam proses pemutakhiran seharusnya terlebih dahulu melalui pengujian sebelum digunakan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan pemerintah.
Status desil menjadi perhatian karena pengelompokan tersebut dapat berkaitan dengan penentuan sasaran sejumlah program pemerintah.
Oleh sebab itu, apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya menerima program maupun mereka yang tidak seharusnya masuk dalam kelompok penerima.
Purbaya kemudian menyoroti contoh yang menurutnya cukup janggal mengenai penetapan desil.
“Apalagi katanya anak saya desil tujuh, yang tukang becak ada desil 10. Kan enggak bener itu. Nanti saya cek lagi,” kata Purbaya.
Untuk memastikan tingkat akurasi DTSEN, Purbaya berencana melakukan pengujian terhadap beberapa ratus sampel data setelah proses pemutakhiran DTSEN 2026 selesai.
Pengujian tersebut nantinya dilakukan dengan mencocokkan data yang tercatat dalam DTSEN dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah penetapan desil dalam DTSEN sudah mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara tepat.
Dengan melakukan pengecekan sampel, pemerintah juga dapat mengetahui apakah persoalan yang dilaporkan masyarakat hanya terjadi pada kasus tertentu atau justru menunjukkan adanya masalah yang lebih luas dalam data.
Purbaya menegaskan bahwa laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data perlu ditindaklanjuti.
Menurutnya, akurasi DTSEN sangat penting karena data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah.
Apabila hasil pengujian terhadap ratusan sampel menunjukkan tingkat ketidaksesuaian yang tinggi, Purbaya mengatakan akan meminta BPS melakukan evaluasi.
Perbaikan dapat dilakukan terhadap data maupun metode yang digunakan, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya persoalan dalam proses penyusunan atau pengelompokan data.
Namun, sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, Purbaya menilai perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap DTSEN yang telah dimutakhirkan.
DTSEN menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah membangun basis data sosial dan ekonomi yang lebih terpadu.
Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi secara lebih tepat.
Karena itu, persoalan akurasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Kesalahan dalam penetapan kelompok kesejahteraan berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran program pemerintah.
Purbaya mengatakan dirinya akan menunggu proses pemutakhiran DTSEN selesai sebelum melakukan pengujian lebih lanjut.
Setelah itu, beberapa ratus sampel akan diperiksa dan dibandingkan dengan kondisi nyata masyarakat.
Jika ditemukan banyak ketidaksesuaian, evaluasi terhadap data dan metode akan dilakukan.
Dengan demikian, sorotan terhadap DTSEN 2026 saat ini masih berupa laporan mengenai sejumlah data yang dinilai janggal.
Pemerintah perlu melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah laporan tersebut mencerminkan persoalan sistemik atau hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu.
Pengecekan langsung terhadap sampel data di lapangan diharapkan dapat menjadi langkah untuk memastikan DTSEN 2026 benar-benar akurat dan mampu menjadi dasar penyaluran program pemerintah secara tepat sasaran. (*/stch/dda)
