BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) kini mulai merambah sumber pendanaan di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil khususnya untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program serta mengurangi ketergantungan terhadap anggaran negara yang selama ini menjadi tumpuan utama.
Menurut Nanik, BGN berencana membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak.
Hal ini mencakup program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah dari luar negeri, hingga dukungan dari perusahaan swasta yang beroperasi di area-area tersebut.
“Kami akan mencoba mengurangi penggunaan APBN. Tadi kami sudah didemo, ada investor yang sudah membangun. Namun, untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi,” kata Nanik seusai pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026.
Langkah strategis ini tidak hanya berfokus pada mencari alternatif pendanaan semata.
BGN juga tengah melakukan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program MBG agar lebih efektif.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghentian sementara pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi dan penataan kembali distribusi dapur MBG yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Kami ingin melakukan penataan. Misalnya, Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, Jakarta butuh berapa, dan lain-lain yang ada di Jawa. Dari data yang disampaikan Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,” jelasnya.
Nanik menambahkan bahwa setelah melakukan penataan berdasarkan kebutuhan riil setiap daerah, pihaknya akan menghitung ulang apakah perlu melanjutkan pembangunan dapur baru atau tidak.
Saat ini tercatat sebanyak 27.877 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, selain penataan infrastruktur, BGN juga akan melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat program.
Langkah evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Nanik menjelaskan bahwa evaluasi akan melibatkan sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini terdaftar dalam program MBG.
“Kami tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Dengan kata lain, BGN ingin memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang benar-benar memerlukan intervensi gizi.
“Kami akan lebih mengarahkan bantuan kepada anak-anak atau kelompok penerima manfaat lainnya yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung,” tambah Nanik.
Hal ini menunjukkan komitmen BGN untuk tidak hanya memberikan bantuan secara sembarangan tetapi dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Dalam konteks global saat ini, masalah gizi buruk menjadi tantangan serius bagi banyak negara termasuk Indonesia.
Oleh karena itu penting bagi BGN untuk terus berinovasi dan mencari solusi jangka panjang dalam menangani isu-isu terkait gizi.
Dalam menjalankan program ini, BGN juga siap menerima masukan serta kritik dari berbagai pihak termasuk masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya.
Penghentian pembangunan dapur baru selama proses evaluasi bukanlah langkah mundur melainkan sebuah langkah maju untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat.
Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta melalui CSR serta dukungan dari lembaga donor internasional, harapannya adalah program MBG dapat berjalan lebih efektif dan efisien tanpa tergantung sepenuhnya pada APBN. (*/stch/dda)
