BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Dalam upaya memperkuat kolaborasi di lingkungan pemerintahan, Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, mengajak seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninggalkan ego sektoral dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
Pihaknya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai secara terpisah, melainkan harus melibatkan kerja sama yang solid antar berbagai instansi.
Pesan penting ini disampaikan dalam pengarahan kepada kepala OPD yang berlangsung di Aula Integritas Inspektorat Banjarnegara pada Senin, 11 Mei 2026.
Kegiatan pengarahan ini dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Amalia Desiana menegaskan bahwa pembangunan daerah memerlukan pendekatan holistik.
“Semua OPD harus sinergi, harus menjadi super team. Hindari ego sektoral, karena keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai sendiri-sendiri,” tegasnya dengan penuh semangat.
Amalia juga menggarisbawahi pentingnya program unggulan yang dimiliki oleh setiap OPD untuk lebih aktif berkolaborasi satu sama lain.
Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna memperkuat publikasi terkait program-program pemerintah serta potensi masyarakat setempat.
“Media pemerintah daerah saat ini tidak hanya berfungsi menyampaikan kegiatan birokrasi, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi UMKM, wisata, kuliner, hingga aktivitas masyarakat di desa-desa,” ujar Amalia.
Dalam hal ini, bupati menjelaskan peran vital media pemerintah yang terus berkembang.
Menurutnya, jika ada program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, maka sebaiknya dilakukan kolaborasi untuk memperluas jangkauan informasi dan promosi.
Ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal potensi lokal yang ada di wilayah mereka masing-masing.
Di samping itu, Amalia juga mencermati capaian prestasi Banjarnegara yang masih terbilang minim baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Meskipun demikian, ia tetap optimis bahwa peluang untuk memperbaiki capaian tersebut tetap terbuka lebar.
Terutama melalui penguatan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian bupati adalah peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Hal ini bertujuan agar setiap instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya.
“Beberapa inovasi daerah seperti Pandusaluring, Peduli Dilan, dan Program Kampung Iklim (Proklim) harus terus diperkuat agar dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya dengan nada optimis.
Menambah perspektif pada acara tersebut, Inspektur Banjarnegara Agung Yusianto memberikan pendapat tentang capaian tata kelola pemerintahan di Banjarnegara yang menunjukkan tren positif.
Ia mencatat salah satu pencapaian signifikan adalah hasil Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), di mana Banjarnegara berhasil menempati peringkat ke-11 nasional dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.
“MCSP bukan sekadar administrasi, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari,” katanya menekankan.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah, upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak telah mulai membuahkan hasil.
Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja instansi pemerintah serta penguatan integritas publik melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor, harapannya adalah agar pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. (*/stch/dda)
