BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia memiliki kendali penuh untuk memeriksa rekening pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini menegaskan komitmen transparansi tanpa ruang bagi tindakan yang tidak jujur.
“Saya punya akses rekening untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai Eselon III. Karena yang mau naik (jabatan) kan yang itu,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis (22/1).
Langkah ini, menurut Purbaya, merupakan bagian penting dalam proses pembinaan dan promosi jabatan di lingkungan kementerian.
Pejabat yang ingin naik jabatan diwajibkan memiliki rekam jejak keuangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Nanti kalau yang di bawah mau naik, kita lihat lagi,” tegasnya.
Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada pejabat menengah tetapi juga mencakup pejabat eselon I.
Meskipun demikian, kondisi keuangan pejabat tingkat atas dinilai relatif stabil dan aman.
“Eselon satu juga saya lihat. Jago-jago mereka. Flat saja uangnya. Tapi mungkin juga mereka bagus,” katanya.
Untuk memastikan konsistensi dan kewajaran aset yang dimiliki para pejabat, Kemenkeu juga membandingkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan data perbankan dari tahun ke tahun.
“LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak. Terus dibandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun gimana,” jelas Purbaya.
Dengan adanya sistem pengawasan berlapis tersebut, Purbaya menekankan bahwa tidak ada lagi celah bagi pejabat Kemenkeu untuk menghindari pengawasan internal.
“Jadi enggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari pengawasan kita. Mudah-mudahan ke depan membaik dengan adanya itu,” ucapnya.
Namun, Purbaya mengakui bahwa pengawasan yang dilakukan tidak akan pernah sempurna. Tantangan masih ada karena modus pelanggaran semakin canggih seiring waktu.
Meski begitu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama Kemenkeu dalam rangka memperkuat integritas institusi.
Dalam konteks ini, pentingnya akuntabilitas dan transparansi bagi pejabat publik tidak bisa diabaikan terutama di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan bersih dan jujur.
Langkah Kemenkeu untuk memperketat pengawasan internal adalah langkah strategis guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa seluruh pejabat menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi.
Keberhasilan pengawasan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak dalam Kemenkeu serta dukungan teknologi informasi untuk memantau data finansial secara real-time. (*/stch/dda)
