BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Istilah desil kesejahteraan semakin sering diperbincangkan seiring penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis data pemerintah.
Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap desil sebagai penentu langsung apakah sebuah keluarga tergolong miskin atau berhak menerima bantuan sosial.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.
Desil kesejahteraan bukan ukuran tunggal untuk menentukan kondisi ekonomi sebuah keluarga.
Desil merupakan pemeringkatan relatif yang menggambarkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, angka desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dalam kelompok masyarakat.
Karena itu, desil tidak dapat disamakan secara langsung dengan tingkat kemiskinan, pendapatan, maupun jumlah kekayaan yang dimiliki keluarga.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” ujar Amalia, Minggu (23/8/2026).
Secara sederhana, desil merupakan metode untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatifnya.
Pemeringkatan tersebut tidak hanya melihat satu kondisi atau satu jenis aset yang dimiliki keluarga.
Artinya, seseorang tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa sebuah keluarga berada pada desil tertentu hanya karena memiliki kendaraan, rumah tertentu, atau penghasilan dengan nominal tertentu.
BPS menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi dalam menentukan posisi desil.
Faktor yang dipertimbangkan antara lain kondisi rumah, sumber air, energi untuk memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.
“Artinya, satu indikator saja tidak secara otomatis menentukan posisi desil sebuah keluarga. Kepemilikan kendaraan, misalnya, tidak serta-merta membuat sebuah keluarga masuk ke desil tertentu,” jelas Amalia.
Dengan demikian, arti desil kesejahteraan harus dipahami sebagai posisi relatif berdasarkan kumpulan informasi sosial ekonomi, bukan sebagai label yang hanya ditentukan oleh satu indikator.
Salah satu hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah perbedaan antara desil kesejahteraan dengan status kemiskinan.
Desil merupakan pemeringkatan relatif, sedangkan pengukuran kemiskinan memiliki konsep dan metode tersendiri.
Begitu pula dengan pendapatan dan kekayaan yang merupakan indikator berbeda.
Karena itu, keluarga yang berada pada desil tertentu tidak otomatis dapat disebut miskin atau kaya hanya berdasarkan angka desilnya.
Posisi tersebut menunjukkan bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga dibandingkan dengan keluarga lain dalam sistem pemeringkatan yang digunakan.
Dalam DTSEN, pemeringkatan kesejahteraan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT).
Metode ini memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan berbagai karakteristik yang dapat diamati.
Data yang digunakan tidak hanya berasal dari satu sumber. DTSEN terus diperbarui dengan memanfaatkan data administrasi, sensus, survei, pembaruan dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta hasil pengecekan di lapangan.
Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, posisi desil sebuah keluarga juga dapat berubah.
Perubahan tersebut tidak selalu berarti keluarga mengalami perubahan pendapatan secara langsung.
Posisi desil juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi keluarga dan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain dalam basis data.
Pertanyaan mengenai desil penerima bantuan sosial juga menjadi perhatian masyarakat.
BPS menjelaskan bahwa informasi desil dapat digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran program.
Namun, masuk dalam desil tertentu tidak otomatis membuat seseorang berhak menerima bantuan.
Setiap program pemerintah memiliki kriteria dan ketentuan penerima masing-masing.
Oleh karena itu, masyarakat tidak seharusnya menyimpulkan hak menerima bantuan hanya berdasarkan angka desil.
Desil menjadi salah satu informasi yang dapat membantu pemerintah menentukan sasaran program secara lebih tepat, sedangkan keputusan penerima tetap mengikuti persyaratan program yang bersangkutan.
Pemerintah juga melakukan pembaruan terhadap DTSEN agar data sosial ekonomi semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.
Besarnya jumlah data tersebut menunjukkan pentingnya proses pemutakhiran secara berkala.
Kondisi keluarga dapat berubah karena berbagai faktor, mulai dari perubahan pekerjaan, komposisi anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi lainnya.
Masyarakat yang menemukan data dirinya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah.
Namun, pengajuan pembaruan data juga tidak berarti angka desil akan langsung berubah.
Posisi desil dihitung berdasarkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi dan metode yang digunakan.
Karena itu, perubahan satu data belum tentu langsung membuat posisi desil keluarga berubah.
Amalia menegaskan bahwa pembaruan data tidak otomatis mengubah desil. Posisi tersebut tetap dihitung berdasarkan keseluruhan data serta metode pemeringkatan yang berlaku.
Hal ini penting dipahami agar masyarakat tidak menganggap setiap perubahan data administrasi akan langsung berdampak pada posisi desil.
Pemahaman mengenai desil kesejahteraan menjadi penting agar masyarakat tidak salah menafsirkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi maupun bantuan pemerintah.
Desil bukan sekadar angka yang menentukan seseorang miskin atau tidak.
Sistem tersebut digunakan untuk melihat posisi relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik yang tersedia dalam DTSEN.
Bagi masyarakat, hal terpenting adalah memastikan data sosial ekonomi yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika terdapat data yang tidak sesuai, mekanisme usul dan sanggah dapat digunakan untuk mengajukan pembaruan.
Sementara bagi pemerintah, pemutakhiran data secara berkala menjadi bagian penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program sosial.
Dengan memahami arti desil kesejahteraan, fungsi DTSEN, serta perbedaan antara desil dan kemiskinan, masyarakat diharapkan tidak lagi melihat angka desil sebagai satu-satunya penentu kondisi ekonomi ataupun penerima bantuan sosial. (*/stch/dda)
