Disdik Jateng Usul 700 Formasi Guru CPNS dan PPPK 2027, Solusi untuk Ribuan Guru Honorer di Sekolah Negeri
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) resmi mengusulkan tambahan 700 formasi guru melalui jalur CPNS dan PPPK tahun 2026.
BANYUMASEKSPRES.ID, Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah untuk mengantisipasi penghapusan tenaga honorer atau guru non-ASN di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi respons atas terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang melarang keberadaan tenaga honorer di sekolah negeri.
Aturan itu membuat pemerintah daerah mulai menyusun langkah penyesuaian agar proses belajar mengajar di SMA, SMK, dan SLB negeri tetap berjalan optimal.
Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Disdik Jawa Tengah, Sodikin, mengatakan bahwa saat ini masih terdapat ribuan guru non-ASN yang aktif mengajar di berbagai sekolah negeri di Jawa Tengah.
Jumlah tersebut terdiri dari guru tamu dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang selama ini membantu memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.
“Guru tamu itu jumlahnya ada 1.732 yang tersebar di satuan pendidikan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu SMAN, SMKN dan SLBN, dan guru tidak tetap ada 82,” ujar Sodikin saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026).
Keberadaan para guru non-ASN tersebut dinilai masih sangat penting dalam menunjang layanan pendidikan di daerah.
Banyak sekolah negeri, terutama SMK dan SLB, masih mengandalkan guru non-ASN untuk memenuhi kebutuhan pengajar di berbagai bidang studi.
Formasi Guru CPNS dan PPPK 2027 Diprioritaskan
Dalam usulan formasi guru CPNS dan PPPK 2027 tersebut, Disdik Jawa Tengah memprioritaskan beberapa rumpun pendidikan yang selama ini mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Fokus utama diarahkan pada guru produktif SMK, guru normatif, dan guru pendidikan khusus untuk SLB.
Langkah ini dilakukan karena kebutuhan guru di bidang tersebut masih cukup tinggi dan sulit dipenuhi hanya melalui tenaga ASN yang tersedia saat ini.
Selain itu, sekolah kejuruan dan pendidikan khusus membutuhkan tenaga pendidik dengan kompetensi spesifik agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.
Sodikin menjelaskan bahwa skema penerimaan nantinya juga disesuaikan dengan batas usia pelamar.
Pemerintah daerah mencoba membuka peluang bagi guru non-ASN yang sudah lama mengabdi agar tetap memiliki kesempatan menjadi ASN melalui jalur yang sesuai aturan.
“Skema CPNS disiapkan bagi guru usia di bawah 35 tahun dan PPPK untuk di atas 35 tahun,” katanya.
Skema tersebut dianggap sebagai solusi paling realistis untuk membantu penyerapan tenaga pendidik non-ASN yang selama ini telah mengajar di sekolah negeri.
Dengan pembagian jalur berdasarkan usia, peluang pengangkatan dinilai bisa lebih merata.
Meski begitu, jumlah usulan formasi guru CPNS dan PPPK sebanyak 700 orang masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan riil di lapangan.
Disdik Jateng mengakui bahwa jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding total guru non-ASN yang saat ini aktif mengajar.
Hal itu disebabkan adanya pembatasan kuota formasi dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah tidak bisa mengusulkan formasi secara bebas karena terdapat batas maksimal yang harus dipatuhi setiap perangkat daerah.
“Tapi memang enggak bisa semua ya, karena kan kita maksimal di batas itu 700 sudah paling terbanyak di antara perangkat daerah lain,” lanjut dia.
Penghapusan Guru Honorer 2027 Picu Kekhawatiran
Rencana penghapusan guru honorer pada 2027 sempat menimbulkan kecemasan di kalangan tenaga pendidik non-ASN di Jawa Tengah.
Kekhawatiran paling besar dirasakan guru tamu yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Banyak guru non-ASN selama ini menjadi penopang utama kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri.
Jika mereka tidak lagi diperbolehkan mengajar tanpa adanya pengganti yang memadai, maka proses pendidikan dikhawatirkan terganggu.
Saat ini jumlah guru ASN di Jawa Tengah tercatat mencapai 37.328 orang. Angka tersebut merupakan gabungan dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.
Namun jumlah itu masih dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional SMA, SMK, dan SLB negeri di berbagai wilayah.
Kondisi tersebut membuat Disdik Jawa Tengah harus memikirkan langkah antisipasi jangka panjang.
Pemerintah daerah tidak ingin kebijakan penghapusan honorer justru berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri.
“Kondisi yang terjadi sampai dengan saat ini mereka masih melaksanakan tugas untuk menunjang layanan dasar di bidang pendidikan yaitu proses belajar mengajar di SMA, SMK dan SLB negeri,” ucap Sodikin.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peran guru non-ASN masih sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan daerah.
Mereka bukan hanya pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
Selain mengusulkan tambahan formasi ASN guru, Disdik Jawa Tengah juga mulai menyiapkan sejumlah strategi alternatif untuk mengatasi potensi kekurangan tenaga pengajar pada 2027 mendatang.
Langkah ini dilakukan agar sekolah tetap memiliki tenaga pendidik yang cukup meski aturan penghapusan honorer mulai diterapkan.
Beberapa opsi yang sedang dirumuskan antara lain relokasi penempatan PPPK, mutasi guru antarwilayah, hingga optimalisasi pengisian formasi kosong akibat guru pensiun atau meninggal dunia.
Strategi tersebut diharapkan dapat membantu menutup kekurangan guru di berbagai sekolah negeri.
Disdik Jateng menilai solusi internal seperti relokasi dan redistribusi guru masih menjadi langkah yang paling memungkinkan dalam jangka pendek.
Dengan pengaturan penempatan yang lebih merata, kebutuhan guru di daerah tertentu diharapkan dapat terpenuhi.
“Kalau kesempatannya banyak tentu kami usulkan akan lebih banyak daripada yang diusulkan saat ini,” imbuhnya.
Usulan tambahan formasi guru CPNS dan PPPK 2027 ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di Jawa Tengah.
Di tengah kebijakan penghapusan honorer, pemerintah berupaya mencari jalan tengah agar kebutuhan tenaga pendidik tetap terpenuhi tanpa mengganggu kualitas pembelajaran di sekolah negeri. (taa)
