BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pada hari Jumat, 27 Maret 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara mengadakan rapat paripurna untuk menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD ini berfungsi sebagai forum evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun lalu, memberikan kesempatan bagi para wakil rakyat untuk menilai berbagai indikator yang mencerminkan perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Slamet SM, dan dihadiri oleh 29 anggota dewan, sehingga memenuhi kuorum untuk melanjutkan agenda rapat.
Kehadiran anggota legislatif ini menunjukkan komitmen mereka dalam mengawasi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah.
Tidak hanya unsur legislatif yang hadir, tetapi juga jajaran Forkopimda, Pejabat Sementara Sekretaris Daerah (Pj Sekda), dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara turut menyemarakkan rapat ini.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah indikator kinerja daerah yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.
Salah satu pencapaian signifikan adalah penurunan angka kemiskinan yang mencapai 1,43 persen, sehingga angka kemiskinan di Banjarnegara kini berada pada level 13,78 persen.
Ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat dan menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga mencatatkan angka yang menggembirakan dengan peningkatan menjadi 5,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,11 persen.
Ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Banjarnegara berangsur-angsur membaik dan mengarah ke arah yang lebih positif.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara juga masuk dalam kategori tinggi, menandakan adanya kemajuan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Tidak hanya itu, prevalensi stunting di wilayah ini mengalami penurunan yang signifikan. Amalia Desiana mengungkapkan rasa syukur atas hasil-hasil positif ini dengan menyampaikan,
“Sebagian besar indikator kinerja daerah menunjukkan tren yang positif. Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang baik dari pimpinan dan anggota DPRD.”
Pernyataan ini menegaskan pentingnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam mencapai target pembangunan daerah.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, indeks reformasi birokrasi juga mengalami kenaikan menjadi 86,9 atau meningkat sebanyak 3,01 poin dari tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam proses administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
Realisasi pendapatan daerah pun mencatat angka yang menggembirakan dengan mencapai 98,39 persen dari target Rp2,29 triliun.
Angka ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif.
Namun demikian, Bupati Amalia Desiana tidak lupa mengingatkan bahwa masih ada persoalan mendesak yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.
Terutama terkait dengan penanganan bencana alam yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Dalam hal ini, ia meminta dukungan dari pihak legislatif agar anggaran perubahan tahun 2026 dapat memprioritaskan penanganan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Saat ini terdapat sedikitnya 64 rumah di beberapa wilayah seperti Kecamatan Pagedongan dan Pagetan yang dinilai tidak layak huni dan perlu segera direlokasi agar penghuni dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman.
Permasalahan ini tentu membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah daerah serta dukungan legislatif agar tidak ada masyarakat yang terabaikan dalam hal keselamatan tempat tinggal mereka.
Ketua DPRD Slamet SM menyatakan bahwa laporan LKPJ tersebut selanjutnya akan dibahas melalui panitia khusus (pansus) DPRD untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap laporan kinerja pemerintah daerah.
“LKPJ ini akan kami bahas secara mendalam melalui pansus. Nantinya DPRD akan memberikan rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah,” ungkap Slamet SM.
Hal ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti laporan kinerja pemerintah serta berkomitmen untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif demi kemajuan Kabupaten Banjarnegara ke depan.
Proses evaluasi semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, keberadaan sidang paripurna seperti ini menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk melihat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Dengan adanya laporan pertanggungjawaban seperti LKPJ ini pula masyarakat dapat memahami lebih jauh mengenai kinerja pemerintah serta berbagai tantangan yang harus dihadapi ke depannya. (jud/stch/dda)
