BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Selasa (5/5), DPRD Kabupaten Banyumas memberikan sejumlah rekomendasi strategis dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyumas untuk Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini menjadi salah satu momen penting dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dengan fokus utama pada optimalisasi pendapatan daerah dan evaluasi belanja pegawai, berbagai catatan penting disampaikan untuk perbaikan kebijakan ke depan.
Anggota Pansus Pembahasan LKPJ, dr. Henry Christianto, menyampaikan bahwa terdapat beberapa poin rekomendasi utama yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Salah satu rekomendasi tersebut adalah terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Strategi yang dapat diterapkan termasuk sosialisasi, edukasi, pengembangan sistem informasi pajak, serta kerja sama antar instansi,” ujarnya.
Langkah-langkah ini dianggap esensial untuk memperkuat basis penerimaan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Henry menambahkan bahwa strategi yang diusulkan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pajak yang lebih efektif.
Dengan demikian, potensi pendapatan daerah bisa digali secara maksimal. Rekomendasi selanjutnya mencakup penguatan sistem dan monitoring pencapaian pendapatan serta retribusi daerah.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Penguatan sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah,” tuturnya.
Dalam konteks ini, DPRD juga menyoroti perlunya pemberian insentif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola retribusi daerah.
Namun, diingatkan bahwa insentif tersebut harus diberikan secara terukur dan berbasis capaian kinerja yang jelas.
“Pemberian insentif menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah, tetapi harus didasarkan pada pencapaian yang terukur,” tegas Henry.
Selain itu, DPRD mendorong penyesuaian postur APBD dengan program Trilas. Kebijakan ini diharapkan dapat berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan di Banyumas.
“Postur APBD yang disesuaikan dengan prinsip Trilas sangat penting untuk memastikan alokasi anggaran dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif,” ungkapnya.
Rasionalisasi belanja pegawai juga menjadi topik penting dalam rekomendasi DPRD.
Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan anggaran tanpa mengorbankan tenaga kerja yang ada.
“Tujuan dari rasionalisasi belanja pegawai adalah untuk memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Banyumas,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi tenaga kerja di sektor publik agar tetap memiliki pekerjaan yang layak.
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga mencuat dalam diskusi tersebut. Pengelolaan aset dinilai perlu ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri.
“Optimalisasi pemanfaatan aset di Kabupaten Banyumas sangat penting untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya yang ada,” pungkas Henry.
Melalui rekomendasi-rekomendasi tersebut, DPRD Kabupaten Banyumas menunjukkan komitmennya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah secara lebih efektif.
Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan akan tercipta sebuah sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah demi tercapainya tujuan bersama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan. (res/ali/stch/dda)
