BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua dalam memastikan sinkronisasi, harmonisasi, dan pengawasan program pembangunan di wilayah Papua.
Hal ini menjadi bagian integral dari kebijakan pemekaran wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengakibatkan bertambahnya jumlah provinsi di Papua menjadi enam.
“Kita tahu bahwa Papua salah satu terluas wilayahnya, salah satu terbanyak kabupaten/kotanya. Ini memerlukan sinkronisasi tadi. Sinkronisasi antardaerah maupun sinkronisasi dengan pemerintah di atasnya,” ujar Tito dalam keterangannya pada Minggu, 2 November 2025.
Pembentukan provinsi-provinsi baru ini menuntut adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota di seluruh wilayah Papua.
Pemerintah berupaya memastikan agar pelayanan publik dapat lebih dekat, lebih cepat, dan lebih efektif baik dalam pengambilan keputusan maupun layanan administrasi sehari-hari.
Tito menyatakan harapannya bahwa dengan adanya pembaruan ini, pembangunan akan dapat dipercepat dan layanan publik bisa lebih dekat kepada masyarakat.
“Harapan kita, [pembangunan] akan bisa dipercepat lagi, karena layanan publik juga akan lebih dekat, birokrasi menjadi lebih pendek lagi,” ungkapnya.
Mendagri menekankan bahwa pembentukan daerah otonom baru harus disertai dengan penguatan koordinasi serta pencegahan potensi tumpang tindih program yang mungkin terjadi.
Untuk itu, KEPP diharapkan menjalankan fungsi strategisnya dengan baik mulai dari evaluasi, sinkronisasi kebijakan hingga pengawasan faktual di lapangan.
“Ini diawasi, makanya perlu ada pengawasan tidak hanya di atas kertas, tapi juga dicek lagi. Itulah sebabnya maka kemudian perlu ada kaki yang berkantor di Papua,” tambah Tito.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan perlunya struktur organisasi komite yang tertata dengan rapi demi mendukung operasionalisasi mereka di lapangan.
Dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) dan pembagian tugas yang jelas serta penyiapan anggaran yang memadai untuk dukungan operasional sekretariat dan kegiatan lapangan lainnya sangatlah esensial.
“Segera dibentuk Pokja, kelompok kerja. Jadi kakinya, kakinya yang bergerak itu memang namanya Pokja. Nah, tapi di dalam pemerintah disebutkan Pokjanya apa saja. Ini bisa ditentukan sendiri oleh Komite,” tegas Mendagri.
Koordinasi antar lembaga menjadi salah satu kunci sukses implementasi program pembangunan Papua ini.
Komite dapat berkoordinasi langsung dengan kementerian/lembaga serta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan agar semua program terkait Papua berjalan selaras dan sesuai target yang telah ditetapkan.
Mendagri memberikan contoh praktik serupa dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor pada 7 November 2024 dengan tema“Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.
Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan pejabat pusat dan daerah sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat koordinasi pusat-daerah dan memastikan program prioritas nasional terlaksana secara efektif.
Partisipasi aktif dari kepala daerah, kementerian/lembaga TNI-Polri Kejaksaan hingga BIN menunjukkan pentingnya kolaborasi multisektor dalam mewujudkan percepatan pembangunan Papua yang berkelanjutan.
Oleh karena itu KEPP Otsus Papua pun diharapkan bekerja dengan dedikasi dan tanggung jawab besar demi mewujudkan percepatan pembangunan Papua yang selama ini dinanti-nantikan oleh masyarakat setempat.
“Dikumpulkan seluruh kementerian/lembaga. Biar kementerian/lembaga semua tahu ada komite ini untuk urusan Papua,” imbuh Mendagri.
Dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan di Bumi Cenderawasih ini komitmen semua pihak mutlak diperlukan untuk menjawab berbagai isu struktural ekonomi maupun sosial budaya lokal yang selama ini mengemuka dalam diskursus otonomi khusus tersebut. (*/dda)
