BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Digitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Purbalingga terus diperluas.
Hingga 2026, sebanyak empat pasar rakyat telah menerapkan e-retribusi secara nontunai atau cashless hingga 100 persen.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun ekosistem digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di pasar tradisional.
Empat pasar yang telah menerapkan sistem e-retribusi cashless tersebut yakni Pasar Bukateja, Pasar Panican, Pasar Hartono, dan Pasar Mandiri.
Seluruh proses pemungutan hingga penyetoran retribusi pasar di empat lokasi tersebut telah dilakukan secara digital.
Penerapan digitalisasi pasar tersebut disampaikan dalam kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Digitalisasi Pasar Rakyat yang digelar di Aula PLUT Dindagkopukm Purbalingga, Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 40 pedagang dan pengelola pasar.
Sekretaris Dindagkopukm Purbalingga, Titis Panjer Rahino, yang mewakili sekaligus membacakan sambutan Kepala Dindagperin Jawa Tengah, mengatakan Purbalingga memiliki pengalaman dalam penerapan digitalisasi pasar rakyat.
Menurutnya, digitalisasi pasar bukan hal baru bagi Kabupaten Purbalingga. Daerah tersebut bahkan pernah menjadi lokasi peluncuran program digitalisasi pasar rakyat tingkat nasional.
“Purbalingga bukan daerah baru dalam digitalisasi pasar. Pada tahun 2022, Menteri Perdagangan RI meluncurkan program ‘Dipasar Bangga’ langsung dari Pasar Bukateja, bukti bahwa Purbalingga dipercaya dan mampu menjadi salah satu titik awal digitalisasi pasar rakyat nasional,” terang Titis.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi modal untuk memperluas penerapan sistem digital di pasar rakyat Purbalingga pada 2026.
Jika sebelumnya digitalisasi telah diterapkan di Pasar Bukateja, program kemudian diperluas ke Pasar Hartono, Pasar Mandiri, dan Pasar Panican.
Perluasan ini diharapkan membuat semakin banyak pedagang dan pengelola pasar terbiasa dengan sistem transaksi nontunai.
Kepala Dindagkopukm Purbalingga Agung Widiarto menjelaskan bahwa penerapan e-retribusi di empat pasar tersebut saat ini sudah berjalan sepenuhnya secara nontunai.
Tidak hanya pembayaran, sistem digital tersebut mencakup proses pemungutan hingga penyetoran retribusi pasar.
Dengan demikian, transaksi retribusi tidak lagi bergantung pada proses pembayaran secara tunai.
“Pemungutan dan penyetoran retribusi pada empat pasar rakyat yakni Pasar Bukateja, Panican, Hartono, dan Mandiri saat ini telah dilaksanakan 100 persen cashless. Seluruh transaksi retribusi dilakukan secara digital agar pelayanan menjadi lebih cepat, aman, dan transparan,” jelas Agung.
Penerapan e-retribusi pasar dinilai memberikan sejumlah manfaat, terutama dari sisi efisiensi pelayanan dan transparansi pengelolaan penerimaan daerah.
Digitalisasi juga memungkinkan proses pembayaran retribusi dilakukan dengan lebih praktis.
Bagi pengelola, sistem tersebut dapat membantu proses pencatatan transaksi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pengelolaan uang tunai.
Digitalisasi pasar rakyat tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembayaran.
Sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pasar agar lebih transparan dan akuntabel.
Dengan transaksi retribusi yang tercatat secara digital, proses pemungutan dan penyetoran dapat dilakukan dengan sistem yang lebih terstruktur.
Pemerintah juga dapat memiliki data transaksi yang lebih mudah dipantau untuk mendukung pengelolaan pasar.
Bagi pedagang, penerapan pembayaran nontunai menjadi bagian dari proses adaptasi terhadap perkembangan transaksi digital yang semakin luas di masyarakat.
Pasar rakyat yang selama ini identik dengan transaksi tunai perlahan mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran digital.
Perubahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkembang di pusat perbelanjaan modern, tetapi juga mulai diterapkan dalam pengelolaan pasar tradisional.
Penerapan e-retribusi juga disebut turut memperkuat capaian retribusi pasar di Kabupaten Purbalingga.
Pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi retribusi pasar disebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan retribusi pasar terus mengalami perkembangan.
Pemerintah daerah kemudian berupaya mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sistem digital.
Kegiatan pendampingan yang diikuti 40 pedagang dan pengelola pasar juga menjadi bagian penting dalam memastikan penerapan digitalisasi dapat berjalan dengan baik.
Pedagang dan pengelola perlu memahami mekanisme transaksi serta manfaat penggunaan sistem e-retribusi.
Ke depan, perluasan digitalisasi pasar rakyat di Purbalingga diharapkan tidak berhenti pada empat pasar tersebut.
Semakin luas penerapan transaksi nontunai, semakin besar pula peluang terbentuknya ekosistem pasar digital yang lebih tertib, cepat, aman, dan transparan.
Digitalisasi juga dapat menjadi langkah strategis untuk menjadikan pasar tradisional tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital.
Dengan empat pasar yang kini telah mencapai 100 persen cashless untuk pemungutan dan penyetoran retribusi, Purbalingga menunjukkan bahwa transformasi digital dapat diterapkan secara bertahap pada pasar rakyat.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan memperkuat tata kelola penerimaan retribusi daerah. (alw/stch/dda)
