BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas berencana untuk memanggil Dinas Pendidikan dalam rangka melakukan audiensi terkait krisis guru yang tengah melanda wilayah tersebut.
Langkah ini diambil setelah terungkapnya data yang menyebutkan bahwa Kabupaten Banyumas mengalami kekurangan guru hingga mencapai angka 1.788 orang.
Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama mengenai dampaknya terhadap kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan kebenaran dari data yang beredar tersebut secara langsung kepada pihak Dinas Pendidikan.
“Nanti kami akan panggil Dindik apakah memang sebanyak itu,” ungkap Dukha dalam sebuah pernyataan.
Ia juga mengungkapkan keraguannya terhadap angka kekurangan guru yang disebutkan, karena jika kekurangan guru memang sebesar itu, seharusnya isu ini sudah menjadi perhatian dan dibahas dalam forum-forum sebelumnya.
“Kekurangan segitu banyak, masa dari dulu tidak pernah didiskusikan,” papar Dukha, menunjukkan keprihatinannya terhadap situasi yang berlarut-larut ini.
Ia berpendapat bahwa seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memiliki data yang akurat mengenai jumlah guru yang akan memasuki masa pensiun.
Dengan adanya informasi tersebut, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah seharusnya bisa dipetakan jauh-jauh hari untuk menghindari krisis seperti sekarang.
” mereka tahu kapan akan pensiun. Momen pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kemarin mestinya dimanfaatkan dan dioptimalkan sesuai kebutuhan,” ucap Dukha menambahkan.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ada peluang yang terlewatkan untuk menangani permasalahan kekurangan tenaga pengajar, yang kini telah menjadi isu serius.
Krisis guru saat ini bukan sekadar masalah angka, melainkan juga berdampak langsung pada kualitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di Banyumas.
Dalam pandangan Dukha, apabila jumlah guru terus berkurang, maka peserta didik akan berpotensi tidak mendapatkan pembelajaran secara maksimal.
Ini tentunya merupakan hal yang sangat merugikan bagi anak-anak dan masa depan pendidikan di daerah ini.
“Dampaknya peserta didik tidak maksimal diajar,” tegas Dukha saat membicarakan urgensi permasalahan ini.
Melihat kondisi yang ada, Komisi IV DPRD Banyumas berkomitmen untuk segera memanggil Dinas Pendidikan guna membahas solusi atas persoalan serius ini.
Mereka berharap audiensi ini dapat memberikan pencerahan dan langkah konkret dalam menangani krisis guru.
Dalam konteks lebih luas, masalah kekurangan guru bukanlah isu baru di Indonesia, namun situasi di Banyumas tampaknya semakin mendesak untuk diselesaikan.
Dengan jumlah kekurangan guru yang cukup signifikan, berbagai pihak perlu bersinergi agar kualitas pendidikan tidak tergerus oleh masalah administratif dan perencanaan yang kurang matang. (*/stch/dda)
