BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pencairan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Purbalingga dipastikan bergantung pada percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Tanpa terbentuknya KDMP, proses pencairan dana desa berpotensi tertunda.
Camat Kaligondang, Sugeng Riyadi, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan pembentukan koperasi di seluruh desa di wilayahnya. Ia memastikan tinggal satu desa lagi yang belum menyelesaikan proses pembentukan KDMP.
“Kami sedang menyelesaikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Malam ini wilayah kami tinggal satu desa terakhir. Lalu klir, semua desa sudah pembentukan,” ujar Sugeng saat ditemui, Jumat (23/5/2025).
Sugeng menyebutkan bahwa regulasi yang mengatur hal tersebut telah ditetapkan, sehingga memacu semua desa untuk segera membentuk koperasi.
Percepatan ini juga menjadi dorongan administratif agar tidak terjadi kendala dalam penyaluran Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Kepala Desa Klapasawit, Catur Sutanto, menyatakan bahwa desanya dijadwalkan menggelar musyawarah desa awal pekan depan untuk meresmikan pembentukan KDMP.
Ia juga menegaskan bahwa para kepala dusun telah menyepakati urgensi pembentukan koperasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan desa.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga terus mendorong percepatan proses Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang menjadi forum resmi pembentukan KDMP.
Langkah ini penting agar Dana Desa Tahap 2 tidak terhambat secara administratif maupun teknis.
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, Eni Sosiatman, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan seluruh koperasi terbentuk maksimal akhir Mei 2025.
Hingga kini, upaya tersebut terus dipacu secara simultan di semua desa dan kelurahan.
“Kami berharap akhir Mei ini secara simultan selesai. Karena ditarget pada Juli mendatang semua koperasi sudah terbentuk,” tegas Eni saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, total ada 239 desa dan kelurahan di Kabupaten Purbalingga yang menjadi target pembentukan KDMP. Semua kepala desa telah diberi arahan teknis dan administratif agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tahapan yang tersisa.
Langkah pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.
KDMP dirancang tidak hanya sebagai lembaga keuangan desa, tetapi juga sebagai wadah penguatan usaha mikro, pengelolaan potensi lokal, serta memperluas akses ekonomi masyarakat pedesaan.
Dengan mengintegrasikan pencairan Dana Desa ke dalam sistem pembentukan koperasi, pemerintah berharap penggunaan anggaran menjadi lebih akuntabel, produktif, serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga desa.
Kebijakan ini pun menjadi salah satu bentuk implementasi pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, serta memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi di tingkat desa.
Apabila seluruh desa dan kelurahan mampu menyelesaikan proses pembentukan KDMP tepat waktu, maka pencairan Dana Desa Tahap 2 dapat berjalan sesuai jadwal, tanpa hambatan birokrasi.
Sebaliknya, desa yang terlambat membentuk koperasi berisiko mengalami penundaan pencairan dana, yang dapat berdampak pada jalannya program pembangunan desa yang telah direncanakan.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan Dinpermasdes menjadi kunci dalam menyukseskan kebijakan ini. Percepatan pembentukan KDMP tidak hanya penting secara administratif, tapi juga strategis dalam konteks reformasi pengelolaan dana desa di Indonesia. (amr/stch)
