BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terus mendapatkan perhatian luas.
Hingga pertengahan Mei 2025, lebih dari 9.000 calon murid telah mengikuti proses asesmen untuk bergabung dengan sekolah berbasis asrama ini, sebuah angka yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program ini.
Yang menarik, seleksi penerimaan siswa dilakukan dengan cara yang berbeda dari umumnya. Tidak ada tes akademik yang menjadi syarat utama. Sebaliknya, proses seleksi berfokus pada verifikasi kondisi sosial-ekonomi calon siswa dan keluarganya.
Pemerintah daerah bersama tim pusat melakukan verifikasi langsung di rumah calon siswa untuk memastikan bahwa mereka berasal dari keluarga yang benar-benar membutuhkan, yakni yang masuk dalam kategori Desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) — yang berarti mereka berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa proses seleksi lebih mengutamakan asesmen sosial daripada tes akademik.
“Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas utama untuk diterima. Setelah administrasi lolos, mereka juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan mereka bebas dari penyakit menular,” ujar Gus Ipul.
Namun, Gus Ipul menambahkan bahwa anak-anak yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan tidak langsung dianggap gugur. Mereka akan mendapat perawatan hingga sehat, sehingga tetap bisa melanjutkan proses pendidikan mereka di Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat juga memerlukan tenaga pendidik yang sangat banyak. Untuk 100 titik Sekolah Rakyat yang direncanakan, pemerintah memperkirakan akan membutuhkan 1.600 hingga 2.000 guru. Saat ini, dengan 53 titik yang sudah dipersiapkan, hampir 1.000 guru sudah dibutuhkan, belum termasuk posisi kepala sekolah.
Proses seleksi kepala sekolah pun sudah memasuki tahap akhir. Dari lebih 500 pendaftar, sekitar 150 calon kepala sekolah telah dinyatakan layak dan akan mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum penempatan.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa kementeriannya siap menjalankan dua mandat utama, yaitu memperkuat kelembagaan Sekolah Rakyat dan menyediakan tenaga pendidik yang kompeten. Dalam struktur yang disiapkan, Sekolah Rakyat akan berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos).
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga telah menyusun berbagai skema rekrutmen guru untuk program ini, baik melalui redistribusi guru dari sekolah-sekolah lain maupun seleksi khusus untuk guru yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat. Namun, keputusan akhir terkait skema ini masih menunggu persetujuan dari Presiden.
Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, menjelaskan bahwa guru yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat harus sudah memiliki sertifikat pendidik dan berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara).
Menariknya, para guru ini tidak akan diambil dari sekolah-sekolah yang sudah ada, untuk menghindari gangguan terhadap proses belajar-mengajar di sekolah asal.
Program Sekolah Rakyat ini diyakini akan memberikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, sekaligus membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. (*)
