BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Kabupaten Cilacap mengalami penurunan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dalam beberapa tahun terakhir.
Tren penurunan ini terlihat pada dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Data dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa penerima PKH untuk periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebanyak 77.096 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Namun, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 61.263 KPM pada periode April hingga Juni.
Pola serupa juga terjadi pada penerima BPNT, yang menunjukkan penurunan dari 154.011 KPM pada triwulan pertama menjadi 143.880 KPM di triwulan kedua.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, Rohmat Kusyanto, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh menurunnya angka kemiskinan di wilayah tersebut.
“Kemiskinan di Cilacap sudah menurun,” ungkap Rohmat Kusyanto.
Sejak April 2025, pendataan penerima bansos tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan beralih ke Data Terpadu Satu Indonesia (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pergantian basis data ini menuntut warga untuk memenuhi 39 indikator yang telah ditetapkan pemerintah pusat agar bisa terdaftar sebagai penerima bansos.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah turut memberikan bantuan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Program ini bertujuan untuk menyediakan modal usaha bagi kelompok warga yang telah dinyatakan lulus atau sudah graduasi dari program bansos.
Dukungan lebih lanjut datang dari Program Ekonomi Nusantara (PENA), yang dirancang untuk membantu keberlanjutan usaha ekonomi warga.
Perubahan sistem pengelolaan data dan dukungan tambahan dari pemerintah provinsi menunjukkan adanya upaya strategis dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Cilacap dan sekitarnya.
Dengan memanfaatkan data terbaru dari BPS, pemerintah berharap dapat menargetkan bantuan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
Dari perspektif ekonomi lokal, perpindahan ke DTSEN serta inisiatif seperti KUBE dan PENA berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Pendekatan ini tidak hanya menawarkan bantuan langsung jangka pendek tetapi juga investasi jangka panjang dalam bentuk pengembangan kapasitas usaha kecil dan menengah.
Pemerintah daerah berharap bahwa dengan strategi baru ini, masyarakat Cilacap dapat bertransformasi menuju keberlanjutan ekonomi yang lebih baik.
Kesuksesan program-program ini tentunya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.
Keberhasilan pengurangan kemiskinan di Cilacap diharapkan akan menjadi model bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa.
Dengan integrasi data yang lebih baik dan dukungan komprehensif terhadap usaha lokal, cita-cita untuk menciptakan masyarakat sejahtera lebih mungkin terwujud.
Dalam konteks yang lebih luas, perubahan mekanisme pendataan dan distribusi bansos merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan efisiensi layanan publik serta memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
Melalui sinergi berbagai program bantuan ini, pemerintah optimis dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal dalam jangka panjang.
Keberhasilan inisiatif-inisiatif tersebut perlu didukung oleh pemantauan berkelanjutan serta evaluasi berkala agar tujuan akhir berupa kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat bisa tercapai dengan maksimal. (gia/stch)
