BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam langkah strategis yang kembali mencuri perhatian, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melaksanakan perombakan kabinet dengan pelantikan enam pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin, 27 April 2026.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara untuk periode 2024–2029.
Dalam prosesi pelantikan yang berjalan khidmat tersebut, para pejabat baru mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ungkap Prabowo dalam sambutannya.
Ia menambahkan, “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.”
Perombakan kali ini menyasar sejumlah posisi strategis dalam kabinet. Jabatan Menteri Lingkungan Hidup yang sebelumnya dipegang oleh Hanif Faisol Nurofiq kini dialihkan kepada Jumhur Hidayat.
Sementara itu, Hanif sendiri digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan komposisi kabinet agar lebih adaptif terhadap tantangan yang dihadapi saat ini.
Selain itu, Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Muhammad Qodari yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Penunjukan Dudung dianggap penting karena ia memiliki latar belakang militer dan dinilai mampu mengatasi sejumlah tantangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam wawancaranya usai pelantikan, Dudung menyatakan komitmennya untuk membuka akses komunikasi antara masyarakat dan pemerintah selama 24 jam.
“Sebagai KSP, tentunya saya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga apa yang jadi keluhan-keluhan ini akan saya buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan responsif terhadap suara rakyat.
Dudung juga menegaskan bahwa ia akan mengawal program-program prioritas Presiden agar tidak terhambat oleh birokrasi yang sering kali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan.
Ia berkomitmen untuk memangkas birokrasi yang menghalangi jalannya program-program penting bagi masyarakat.
“Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang jadi prioritas presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi, nanti kita pangkas birokrasi,” tambahnya.
Di sisi lain, Muhammad Qodari memberikan pandangannya mengenai perubahan lanskap komunikasi publik yang kini sangat dipengaruhi oleh media sosial.
Ia mengatakan bahwa kondisi sekarang berbeda jauh dibandingkan dengan 10 hingga 20 tahun lalu.
“Sudah ada beberapa pemikiran, yang jelas begini lanskap media kita ini sangat berbeda dengan 10 hingga 20 tahun yang lalu, karena selain media massa, ada juga yang namanya media sosial,” ujarnya.
Media sosial kini berperan penting dalam penyebaran informasi dan dapat berfungsi layaknya media pers tradisional.
Reshuffle pada tanggal 27 April 2026 ini merupakan perombakan kelima sejak pemerintahan Prabowo dimulai pada tanggal 20 Oktober 2024.
Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo telah melakukan beberapa reshuffle untuk menyesuaikan kabinet dengan dinamika politik dan kebutuhan nasional.
Sebelumnya, reshuffle pertama dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 dengan mengganti satu menteri serta sejumlah kepala lembaga.
Pada saat itu, Brian Yuliarto diangkat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan Teknologi (Mendiktisaintek).
Selanjutnya, perombakan kedua terjadi pada tanggal 8 September 2025 ketika empat menteri baru dilantik termasuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pada kesempatan tersebut dua menteri lain yakni Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo dicopot dari jabatannya.
Pada tanggal 17 September 2025 kembali dilakukan penunjukan pejabat baru untuk mengisi posisi kosong di kabinet.
Diantaranya adalah Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Perubahan-perubahan ini mencerminkan strategi pemerintah dalam memperkuat dukungan terhadap berbagai program pembangunan nasional.
Kurang dari sebulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2025, reshuffle jilid IV kembali dilakukan dengan penunjukan sejumlah pejabat baru termasuk Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN serta Anggito Abimanyu sebagai Kepala Dewan Komisioner LPS.
Dengan pelantikan terbaru ini, total lima kali reshuffle telah dilakukan dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun pemerintahan Prabowo Subianto. (*/stch/dda)
