BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap peserta Tax Amnesty (TA) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang hingga kini belum memenuhi komitmen untuk merepatriasi atau membawa kembali aset mereka dari luar negeri ke Indonesia.
Langkah tersebut akan mulai diterapkan secara lebih intensif setelah masa tenggang yang diberikan pemerintah berakhir pada akhir tahun 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah selama ini telah memberikan berbagai kemudahan kepada para wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty maupun PPS.
Berbagai fasilitas tersebut diberikan agar peserta terdorong memindahkan aset yang selama ini disimpan di luar negeri ke dalam negeri, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
Menurut Purbaya, pemerintah telah melakukan sosialisasi, memberikan berbagai insentif, hingga menyiapkan instrumen investasi yang menarik bagi peserta program.
Salah satu instrumen yang disiapkan adalah Patriot Bond yang diharapkan menjadi pilihan investasi bagi wajib pajak yang melakukan repatriasi aset ke Indonesia.
Meski berbagai kemudahan telah disediakan, pemerintah mencatat masih ada sejumlah peserta yang belum memenuhi komitmen untuk membawa kembali asetnya ke Indonesia.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan para wajib pajak, khususnya mereka yang telah memperoleh fasilitas dalam program Tax Amnesty dan PPS.
“Lama-lama saya pikir, ngapain ngundang-ngundang ke sini? Kalau nggak mau masuk juga dikasih fasilitas-fasilitas, ya. Ada Patriot Bond nanti, ada ini. Kalau nggak masuk juga, nanti setiap dana yang masuk ke sini, saya periksa pajaknya. Orang-orang yang bawa ke sini,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan pemerintah masih memberikan kesempatan kepada seluruh peserta hingga 31 Desember 2026 untuk memenuhi komitmen repatriasi aset maupun kewajiban pengungkapan harta.
Selama periode tersebut, pemerintah belum akan menerapkan pengawasan secara penuh sebagai bentuk kesempatan terakhir bagi para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
Namun, setelah masa tersebut berakhir, pemerintah akan mulai melakukan pengawasan yang lebih ketat mulai awal tahun 2027.
Setiap aliran dana yang masuk ke Indonesia akan menjadi bagian dari pengawasan perpajakan guna memastikan seluruh transaksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana yang masuk ke Indonesia sekaligus memastikan kepatuhan perpajakan peserta Tax Amnesty maupun PPS yang belum menjalankan komitmennya.
Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut bukan merupakan kebijakan baru, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan perpajakan yang sebenarnya sudah menjadi kewenangan pemerintah.
Menurutnya, pengawasan hanya akan dilakukan secara lebih optimal setelah masa relaksasi berakhir.
“Awal tahun (2027) saya akan kerjain seperti itu. Itu kan normal. Cuma selama ini nggak dikerjain aja. Artinya saya nggak usah apa-apa kan. Jadi begitu dana masuk, saya akan kerja sama PPATK, kita periksa pajaknya. Jadi, masukannya sampai akhir tahun (2026) saya akan diem,” tegasnya.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak sekaligus mendorong lebih banyak aset milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri kembali masuk ke dalam negeri.
Repatriasi aset dinilai penting karena dapat memperkuat likuiditas sektor keuangan, meningkatkan investasi, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, masuknya aset ke Indonesia juga diharapkan dapat memperluas basis penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan.
Pemerintah menilai keberhasilan program Tax Amnesty dan PPS tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan pajak, tetapi juga dari keberhasilan menarik kembali aset masyarakat Indonesia yang selama ini ditempatkan di luar negeri.
Dengan masih adanya waktu hingga akhir 2026, pemerintah mengimbau seluruh peserta Tax Amnesty dan PPS yang belum memenuhi komitmen repatriasi agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut.
Setelah memasuki tahun 2027, pengawasan terhadap aliran dana dan kepatuhan perpajakan akan dilakukan secara lebih ketat melalui koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan PPATK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/stch/dda)
