BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Adanya penyediaan sekitar 2.000 lowongan kerja dalam acara Job Fair Banyumas mendapatkan apresiasi yang signifikan, terutama karena dianggap mampu mendukung langkah-langkah strategis dalam menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.
Namun, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mengingatkan bahwa kegiatan ini sebaiknya tidak hanya dijadikan sebagai agenda tahunan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Ia menegaskan pentingnya pelaksanaan job fair untuk benar-benar menjawab kebutuhan riil pasar kerja yang ada.
“Harapan kita, job fair ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini harus menjadi peluang nyata bagi angkatan kerja untuk terserap sesuai bidang keahliannya, dengan jaminan menerima upah yang layak,” ujar Ari saat diwawancarai pada Sabtu (20/6) lalu.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen Ari untuk memastikan bahwa setiap individu yang mencari pekerjaan dapat menemukan posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan mereka.
Upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui penyelenggaraan job fair ini dinilai selaras dengan tren penurunan angka pengangguran yang tercatat di Jawa Tengah.
Sebagai catatan, per November 2025, tingkat pengangguran di provinsi tersebut berada pada angka 4,24 persen.
Meski demikian, Ari menyoroti bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan hanya sekadar jumlah lowongan kerja yang tersedia, tetapi lebih kepada kesesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan yang memasuki dunia kerja.
Data pemetaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah, khususnya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta lulusan diploma.
Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri modern saat ini.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada kuantitas lapangan kerja, tetapi juga kualitas dan kesiapan angkatan kerja kita. Realitasnya, penyumbang angka pengangguran tertinggi di Jawa Tengah justru dari lulusan SMK. Ini berarti ada mata rantai yang putus antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan riil industri,” lanjut Ari.
Situasi serupa juga menjadi perhatian di Kabupaten Banyumas, yang mencatat angka pengangguran sebesar 6,28 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengangguran di Jawa Tengah dan menunjukkan bahwa penurunan pengangguran di tingkat provinsi belum sepenuhnya dirasakan secara merata di daerah tersebut.
Dalam konteks ini, DPRD Jawa Tengah mendorong perlunya pelacakan atau tracking secara berkala terhadap pencari kerja yang dinyatakan diterima setelah mengikuti job fair.
Langkah ini dianggap penting untuk mengukur efektivitas kegiatan tersebut sekaligus memastikan bahwa lowongan yang tersedia benar-benar menghasilkan penyerapan tenaga kerja secara optimal.
Sementara bagi pencari kerja yang belum berhasil memperoleh pekerjaan, Setya Arinugroho meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan ekosistem digital yang telah ada.
Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan sistem SIMAK KERJA MAS yang terintegrasi dengan portal Banyumas PAS.
Menurut Ari, platform digital tersebut memiliki potensi besar untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi lowongan kerja dengan cara yang tepat dan transparan serta memiliki jangkauan lebih luas.
Selain itu, sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja agar lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin ketat.
“Aplikasi dan portal kerja digital milik daerah jangan hanya jadi pajangan sistem. Dinas terkait harus proaktif dalam memperbarui data lowongan secara transparan, sekaligus menjadikannya sebagai wadah pelatihan daring bagi pencari kerja yang belum lolos seleksi formal,” tegas Ari menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat.
Ari berharap keberlanjutan program pasca-job fair dapat menjadi faktor kunci dalam menekan angka pengangguran secara nyata.
Dengan demikian, capaian penurunan pengangguran tidak sekadar menjadi angka statistik belaka tetapi dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.
“Penurunan statistik itu tidak ada artinya jika di akar rumput masyarakat masih kesulitan membeli kebutuhan pokok akibat tidak punya penghasilan tetap. Pemda harus hadir mendampingi mereka sampai benar-benar berdaya,” pungkasnya dengan nada penuh harapan.
Dalam perspektif lebih luas, acara job fair ini bukan hanya sekadar ajang mencari pekerjaan tetapi juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.
Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan sektor industri, harapan akan terciptanya lapangan pekerjaan berkualitas semakin mendekati kenyataan. (*/stch/dda)
