BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tengah mematangkan rencana untuk menangani ruas jalan penghubung antara Kecamatan Batur dan Pejawaran yang terputus akibat longsor.
Longsor ini mengakibatkan akses jalan yang vital bagi mobilitas masyarakat menjadi terhambat, sehingga menuntut tindakan cepat dan tepat dari pemerintah setempat.
Salah satu opsi yang kini sedang dikaji adalah pemindahan trase jalan, menjauh dari bibir sungai demi mengurangi risiko terjadinya longsor susulan yang dapat merugikan warga.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banjarnegara, Hermawan Tutut, menjelaskan bahwa pembahasan terkait penanganan jalan tersebut telah dilakukan secara menyeluruh bersama berbagai pihak.
Dalam proses ini, Pemkab bekerja sama dengan tim ahli geologi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami telah melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kemungkinan pembangunan jalur baru di sisi yang lebih aman,” ujar Hermawan dalam keterangannya.
Upaya ini sangat penting karena kondisi tanah di wilayah dataran tinggi Banjarnegara dikenal relatif labil dan rentan mengalami pergerakan tanah, terutama saat musim hujan.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab dalam menjaga infrastruktur jalan agar tetap aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.
Hermawan menambahkan bahwa titik longsor utama yang menyebabkan akses terputus memiliki panjang sekitar 75 meter.
Namun, kerusakan yang terjadi tidak hanya terbatas pada lokasi tersebut.
“Beberapa titik sebelum dan sesudah longsoran juga mengalami kerusakan. Ada bagian jalan yang amblas, jadi tidak hanya di satu titik saja,” ungkapnya.
Dengan kondisi ini, mengandalkan jalur lama dinilai berisiko tinggi karena potensi terjadinya longsor susulan masih ada.
Berdasarkan hasil mitigasi sementara yang dilakukan tim teknis, penanganan yang dipertimbangkan adalah memindahkan trase jalan ke arah utara dengan panjang sekitar 1,5 kilometer.
Rencana pemindahan ini juga mencakup kebutuhan pembangunan dua jembatan sebagai bagian dari jalur alternatif pengganti.
Pembangunan infrastruktur baru ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman bagi pengguna jalan di masa mendatang.
Hingga saat ini, Pemkab Banjarnegara masih menunggu hasil kajian final dari tim geologi Unsoed untuk memastikan desain penanganan yang paling tepat sekaligus menghitung kebutuhan anggaran secara akurat.
Proses kajian ini penting agar rencana yang dibuat tidak hanya efektif namun juga efisien dalam penggunaan sumber daya.
Dalam konteks pendanaan, Pemkab Banjarnegara sedang mempertimbangkan beberapa opsi pendanaan yang dapat digunakan untuk proyek ini.
Di antaranya adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta bantuan dari pemerintah pusat mengingat kerusakan jalan tersebut dipicu oleh bencana alam.
Pendanaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan rencana ini, karena dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun infrastruktur baru yang tidak hanya aman tetapi juga tahan terhadap bencana.
Ketika berbicara tentang dampak jangka panjang dari longsor ini, Hermawan menekankan pentingnya perencanaan matang agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami ingin memastikan bahwa ketika kami membangun kembali, itu bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk ketahanan jangka panjang,” tuturnya.
Kondisi cuaca ekstrem dan perubahan iklim juga menjadi faktor penting dalam perencanaan jalan baru ini.
Dengan memperhatikan pola cuaca dan potensi bencana alam lainnya, langkah-langkah pencegahan harus mulai diterapkan sejak awal pembangunan sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman saat melintasi jalur tersebut. (*/stch/dda)
