BANYUMASEKSPRES.ID, Jumlah tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali bertambah.
Hingga Jumat (28/8/2026), Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah menetapkan 89 orang sebagai tersangka kasus karhutla di sejumlah wilayah.
Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan data sebelumnya yang mencatat sebanyak 72 tersangka.
Penambahan tersangka menunjukkan bahwa kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Irhamni mengatakan, penetapan 89 tersangka merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap berbagai laporan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah daerah.
“Kurang lebih tersangkanya ada 89. Jadi meningkat dari jumlah kemarin,” kata Irhamni di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dalam proses penanganan karhutla 2026, kepolisian tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.
Bareskrim Polri bersama jajaran di daerah juga melakukan penelusuran secara proaktif terhadap lokasi yang diduga menjadi titik kebakaran.
Polisi telah menindaklanjuti sedikitnya 189 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.
Sejumlah tempat kejadian perkara (TKP) juga telah ditelusuri untuk mencari bukti serta mengetahui penyebab kebakaran.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebakaran yang terjadi bukan sekadar peristiwa akibat kondisi alam, tetapi juga untuk mengungkap kemungkinan adanya unsur kesengajaan.
Menurut Irhamni, kepolisian akan terus mencari pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan maupun lahan.
Penyelidikan juga diarahkan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang memberikan perintah atau memiliki keterlibatan dalam terjadinya karhutla.
Dari total 89 tersangka karhutla yang telah ditetapkan hingga saat ini, seluruhnya masih merupakan tersangka perorangan.
Meski demikian, polisi belum menutup kemungkinan adanya keterlibatan perusahaan atau korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya hubungan antara aktivitas pembakaran dengan pihak korporasi.
Termasuk apabila ditemukan dugaan bahwa pembakaran dilakukan berdasarkan perintah tertentu atau terdapat transaksi yang berkaitan dengan kebakaran.
“Kalau ada alat bukti sedikit apa pun yang penting menguatkan bahwa itu memang perintah dari korporasi, akan kami kejar dan akan kami tindak tentunya,” tegas Irhamni.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum kasus karhutla di Indonesia tidak hanya menyasar pelaku di lapangan.
Jika bukti yang cukup ditemukan, pihak yang berada di balik pembakaran juga berpotensi diproses sesuai ketentuan hukum.
Penindakan terhadap puluhan tersangka dilakukan ketika sejumlah wilayah Indonesia menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.
Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar. Kebakaran juga dapat menghasilkan asap pekat yang mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat, mengurangi jarak pandang, hingga menghambat berbagai aktivitas transportasi.
Di sejumlah daerah, kebakaran lahan bahkan telah berdampak terhadap perjalanan transportasi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla 2026 menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat, baik melalui pemadaman maupun penegakan hukum.
Pengungkapan kasus karhutla juga menjadi perhatian karena pembakaran lahan dalam skala tertentu dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas.
Karena itu, kepolisian terus melakukan pengembangan terhadap laporan yang masuk.
Pemeriksaan lokasi, pengumpulan barang bukti, serta penelusuran pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan peristiwa kebakaran menjadi bagian dari proses penyidikan.
Dengan bertambahnya jumlah tersangka dari 72 menjadi 89 orang, kepolisian menegaskan bahwa penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih terus berjalan.
Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka kembali bertambah apabila penyidik menemukan bukti baru dari 189 laporan polisi yang sedang ditangani.
Kepolisian juga memberikan sinyal bahwa proses penegakan hukum dapat diarahkan kepada korporasi apabila ditemukan bukti yang menunjukkan adanya perintah atau keterlibatan perusahaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan secara berulang, terutama selama musim kemarau.
Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, pengawasan terhadap titik-titik rawan kebakaran menjadi semakin penting.
Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembakaran lahan secara sembarangan.
Kasus karhutla 2026 kini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Bertambahnya jumlah tersangka menjadi 89 orang menunjukkan bahwa polisi terus meningkatkan langkah penyidikan untuk mengungkap pelaku dan pihak yang berada di balik terjadinya kebakaran hutan dan lahan. (*/stch/dda)
