BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pada tahun 2024, Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan serius terkait pendidikan. Sebanyak 547 anak usia sekolah diprediksi tidak akan bersekolah, dengan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama dari fenomena ini.
Kondisi ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak pendidikan mereka.
“Kalau sekarang secara data statistik, anak yang putus sekolah bergerak terus. Namun, memang ada kendala. Anak-anak yang terdeteksi tidak putus sekolah pergi ke Jakarta, mereka bekerja di sana,” ungkap Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Cilacap, Kamto.
Keberangkatan anak-anak ini ke Jakarta menunjukkan adanya dinamika sosial-ekonomi yang mempengaruhi pendidikan di Cilacap.
Meskipun banyak dari mereka sudah tidak tinggal di wilayah Cilacap, secara administrasi kependudukan mereka tetap memiliki KTP Cilacap. Kondisi ini mempengaruhi bagaimana data pendidikan dikumpulkan dan dianalisis.
“Kami mengandalkan para penilik untuk mendeteksi dan mengajak mereka kembali melanjutkan pendidikan. Bahkan kami sedang mempertimbangkan opsi agar anak-anak Cilacap yang bekerja di luar daerah bisa tetap sekolah secara daring di Cilacap. Sehingga mereka tetap bisa memperoleh ijazah,” jelas Kamto.
Langkah inovatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak Cilacap yang kehilangan haknya untuk belajar.
Dengan mengadopsi sistem pembelajaran daring, pemerintah berharap dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan ekonomi keluarga dan hak anak untuk memperoleh pendidikan formal.
Selain itu, sistem monitoring ini juga memberikan kepastian data bagi pengambil kebijakan serta menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan realita sosial ekonomi yang dihadapi sebagian warga. Upaya preventif seperti ini diperlukan untuk menekan angka putus sekolah.
Sebagai langkah konkret lainnya, Pemkab Cilacap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mulai menerapkan sistem monitoring anak sekolah, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
Sistem ini berfungsi sebagai alat pemantau keberlanjutan pendidikan anak-anak, terutama siswa kelas VI SD dan IX SMP.
“Sistem ini sudah berjalan. Data yang terkumpul akan menjadi dasar pengambilan keputusan bupati dalam upaya menekan angka anak tidak melanjutkan sekolah,” ujar Kamto lagi.
Sasaran utama program ini adalah siswa yang keluar dari sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Pemerintah berencana melakukan intervensi langsung dengan mengajak anak tersebut kembali ke sekolah reguler atau mengarahkan mereka ke pendidikan kesetaraan, tergantung pada usia dan kondisi masing-masing siswa.
“Kalau usianya memungkinkan dan masih bisa kembali ke sekolah formal, akan kita dorong untuk itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita arahkan ke pendidikan kesetaraan. Untuk anak usia SD ke Paket A, SMP ke Paket B, dan SMA ke Paket C,” jelas Kamto lebih lanjut.
Intervensi ini saat ini difokuskan pada jenjang SD dan SMP karena tingginya angka putus sekolah pada level tersebut dibandingkan dengan tingkat lainnya. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah mulai mengalami peningkatan signifikan.
Dengan penerapan sistem monitoring yang lebih ketat serta adanya inisiatif pembelajaran daring untuk anak-anak pekerja migran, pemerintah Kabupaten Cilacap berharap dapat menurunkan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal dalam jangka panjang.
Langkah-langkah strategis ini bukan hanya bertujuan memperbaiki statistik pendidikan tetapi juga memberikan harapan baru bagi masa depan generasi muda Cilacap agar memiliki kesempatan belajar yang setara meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan ekonomi. (ray/stch)
