BANYUMASEKSPRES.ID, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan anggaran Rp61,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat pendidikan dasar dan menengah, memperluas akses belajar, serta meningkatkan mutu layanan pendidikan di Indonesia.
Rencana anggaran itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 pada 14 Agustus 2026. Anggaran tersebut masih berada dalam kerangka RAPBN sehingga pelaksanaannya mengikuti proses pembahasan dan penetapan anggaran bersama DPR.
Dari total Rp61,1 triliun, sekitar Rp61 triliun bersumber dari Rupiah Murni, Rp30,8 miliar dari Badan Layanan Umum, dan Rp9,05 miliar dari PNBP. Rupiah Murni itu terdiri atas Rp2,69 triliun untuk belanja operasional dan Rp58,36 triliun untuk belanja nonoperasional.
Kemendikdasmen mengalokasikan Rp55,51 triliun untuk delapan program kerja prioritas nasional. Porsi terbesar diberikan untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN dengan anggaran Rp14,09 triliun.
Besarnya alokasi guru non-ASN berkaitan dengan meningkatnya jumlah pendidik di sekolah negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikasi. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan guru menjadi bagian penting dari strategi pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan.
Pada 2026, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru melalui berbagai program. Sebelumnya, pemerintah menjalankan bantuan pendidikan S-1/D-4, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta penguatan kompetensi pembelajaran bagi para pendidik.
Selain kesejahteraan guru, revitalisasi satuan pendidikan memperoleh Rp9,28 triliun. Program ini menjadi bagian dari kebijakan revitalisasi sekolah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh sekolah penerima manfaat.
Program bantuan pendidikan dasar gratis disiapkan dengan anggaran Rp5 triliun. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses menuju wajib belajar, terutama pada pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
Bantuan perlengkapan sekolah juga mendapat alokasi Rp250 miliar. Dukungan tersebut diharapkan membantu meringankan kebutuhan peserta didik sekaligus memperkuat pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Untuk pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), pemerintah menyiapkan Rp7,21 triliun. Program tersebut ditujukan untuk menghadirkan layanan pendidikan bermutu bagi peserta didik dengan prestasi dan bakat istimewa.
Digitalisasi pembelajaran menjadi program penting lainnya dengan anggaran Rp5,83 triliun. Pemanfaatan teknologi diarahkan untuk memperluas akses guru dan siswa terhadap sumber belajar berkualitas serta mendukung proses pembelajaran yang lebih adaptif.
Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) memperoleh Rp13,79 triliun. Anggaran tersebut ditujukan bagi sekitar 18 juta peserta didik dengan penetapan penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program Studio Guru turut masuk dalam prioritas dengan alokasi Rp40 miliar. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembelajaran dan meningkatkan kapasitas pendidik.
Di luar delapan program utama, Kemendikdasmen tetap menyediakan anggaran untuk berbagai kebutuhan pendidikan lainnya. Program tersebut mencakup Sekolah Indonesia di Luar Negeri, beasiswa, peningkatan kualifikasi guru, pengembangan kompetensi, pendidikan vokasi, serta penjaminan mutu satuan pendidikan.
Anggaran untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri mencapai Rp176,5 miliar, sedangkan beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah memperoleh Rp123,6 miliar. Beasiswa prestasi juga disiapkan sebesar Rp245,8 miliar untuk mendukung peserta didik berprestasi.
Pemerintah menyiapkan Rp210 miliar untuk beasiswa kualifikasi akademik S-1 atau D-4 bagi guru. Selain itu, pengembangan kompetensi guru bidang STEM, MIPA, dan digitalisasi pembelajaran mendapat Rp152,1 miliar.
Program peningkatan keterampilan atau upskilling dan reskilling pendidik serta tenaga kependidikan berstandar industri memperoleh Rp133,9 miliar. Kemendikdasmen juga menyediakan Rp227,3 miliar untuk peningkatan dan penjaminan mutu satuan pendidikan.
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan, tersedia anggaran sekitar Rp1,59 triliun. Seluruh program tersebut dirancang untuk melengkapi kebijakan peningkatan akses, mutu, kompetensi guru, dan pemerataan layanan pendidikan.
Arah kebijakan anggaran 2027 menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah. Kesejahteraan guru, bantuan siswa, digitalisasi, pengembangan talenta, serta peningkatan kompetensi pendidik juga menjadi perhatian utama.
Bagi guru non-ASN, alokasi Rp14,09 triliun menjadi salah satu perhatian paling besar dalam RAPBN Kemendikdasmen 2027. Pemerintah juga terus melakukan penataan guru non-ASN karena keberadaan mereka masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di berbagai daerah.
Dengan total anggaran Rp61,1 triliun, Kemendikdasmen menargetkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas pada 2027. Meski demikian, angka tersebut masih merupakan bagian dari RAPBN dan rincian akhirnya tetap bergantung pada proses pembahasan hingga penetapan anggaran tahun 2027. (mdr)
