BANYUMASEKSPRES.ID, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos triwulan kedua tahun 2026 akan menyasar lebih banyak masyarakat.
Pemerintah mencatat ada lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang mulai menerima bansos pada periode ini.
Penambahan jumlah penerima bantuan sosial tersebut terjadi setelah adanya proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
Pembaruan data menjadi salah satu langkah penting agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi sosial ekonomi terbaru masyarakat.
“Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua. Dimana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Rapat Tingkat Menteri terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung BP Jamsostek, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dalam rapat tersebut turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, yang menjelaskan perkembangan terbaru terkait pembaruan DTSEN sebagai basis utama penyaluran bansos 2026.
Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia selalu mengacu pada data terbaru yang dimutakhirkan oleh BPS setiap triwulan.
Karena itu, perubahan jumlah penerima manfaat dianggap sebagai hal yang normal dalam sistem bantuan sosial nasional.
Menurutnya, ada masyarakat yang sebelumnya belum menerima bantuan lalu masuk ke dalam data penerima baru setelah proses verifikasi dan pembaruan dilakukan.
Di sisi lain, sebagian besar KPM lama tetap tercatat sebagai penerima bansos pada triwulan kedua tahun 2026.
“Oleh karena itu, ada pasti perubahan-perubahan Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya,” ujarnya.
Pemerintah terus memperkuat sistem pendataan bansos agar proses distribusi bantuan sosial semakin akurat.
Dalam proses tersebut, Kemensos bekerja sama dengan BPS serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperbarui data masyarakat secara berkelanjutan.
Salah satu langkah penting yang kini dijalankan adalah melibatkan puluhan ribu operator data desa untuk membantu proses pembaruan informasi masyarakat penerima bantuan.
Kehadiran operator desa dinilai mampu mempercepat proses validasi maupun pembaruan data sosial ekonomi warga.
“Alhamdulillah, lewat satu kerja sama yang baik, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa,” ungkapnya.
Keberadaan operator data desa juga dianggap mempermudah masyarakat saat membutuhkan layanan aktivasi, reaktivasi, maupun pembaruan data bansos.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap persoalan keterlambatan atau ketidaksesuaian data penerima bansos dapat diminimalkan.
“Dengan adanya operator data desa ini, disamping kita memperoleh data langsung, masyarakat bisa lebih cepat jika memerlukan aktivasi atau reaktivasi atau untuk memperbarui data,” tambahnya.
Seluruh data penerima bantuan sosial yang telah diperbarui selanjutnya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG milik Kemensos.
Sistem digital ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Aplikasi SIKS-NG saat ini telah terhubung dengan dinas sosial tingkat kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, Kemensos, hingga DTSEN yang langsung dikelola oleh BPS.
Integrasi tersebut membuat proses pembaruan data bansos menjadi lebih cepat dan terukur.
“Jadi lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah dan sekaligus juga tentu melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga menerima manfaat,” jelasnya
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan bahwa proses pemutakhiran DTSEN untuk triwulan kedua 2026 telah selesai dilakukan.
Data terbaru itu kini menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial di berbagai program bansos nasional.
“Dimana di dalam DTSEN versi II 2026 ini atau di triwulan II 2026 ini, jumlah penduduk yang teregistrasi atau kita sebutnya adalah jumlah record yang masuk di dalam DTSEN kami yang sudah kami rekonsiliasi dengan Dukcapil adalah sebanyak 289 juta orang,” kata Amalia.
Jumlah data penduduk yang telah direkonsiliasi dengan Dukcapil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus memperkuat sistem data terpadu demi meningkatkan ketepatan sasaran bansos.
Dengan pembaruan DTSEN secara berkala, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan pada tahun 2026. (taa)
