BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus memperkuat peran pos pelayanan terpadu atau posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan keluarga.
Langkah ini dilakukan sebagai strategi utama dalam menekan angka stunting, kematian ibu, dan kematian bayi yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Penguatan posyandu dinilai krusial karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar ibu, anak, dan keluarga.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sarasehan Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta Stunting yang digelar di Ruang Joko Kahiman, Kompleks Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menekankan bahwa posyandu memiliki peran strategis sebagai pintu pertama pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Bupati, penguatan posyandu tidak hanya berfokus pada aspek layanan kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi kader, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat.
Bupati juga meminta seluruh pemerintah desa memastikan kegiatan posyandu berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Keberadaan kader yang terampil dan berdedikasi menjadi kunci keberhasilan layanan kesehatan berbasis masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan insentif kader menjadi perhatian penting agar motivasi dan kualitas pelayanan tetap terjaga.
Berdasarkan data hingga November 2025, Kabupaten Banyumas mencatat 13 kasus kematian ibu, 194 kematian bayi, serta prevalensi stunting yang berada di kisaran 14 persen.
Angka tersebut menunjukkan perlunya percepatan penguatan layanan kesehatan dasar, khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita.
Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Banyumas perkuat sistem posyandu dan kerahkan program pencegahan stunting.
Bupati menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja yang lebih cepat, terintegrasi, dan terkoordinasi.
Seluruh perangkat daerah diminta untuk memperkuat sinergi agar layanan kesehatan dapat diakses secara mudah dan berkualitas oleh masyarakat, termasuk lansia yang juga menjadi bagian dari sasaran layanan posyandu.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap wanita usia subur dan pasangan usia subur. Menurutnya, pembentukan generasi sehat harus dimulai bahkan sebelum kehamilan terjadi.
Program Skrining Layak Hamil dinilai perlu diperluas karena mampu mendeteksi faktor risiko yang berpotensi menyebabkan kematian ibu, kematian bayi, maupun stunting.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat disebut sebagai bentuk dukungan tambahan yang sangat relevan.
Program ini menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan pelajar, sehingga dapat memperkuat intervensi gizi dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Dani Esti Novia, memaparkan sejumlah tantangan teknis yang masih dihadapi posyandu di lapangan.
Ia menyebutkan bahwa sekitar 60 persen kader posyandu belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Selain itu, ketersediaan alat antropometri untuk pengukuran status gizi anak belum merata di seluruh wilayah.
Ia menjelaskan bahwa cakupan pemberian makanan tambahan (PMT) juga masih berada di bawah rata-rata nasional.
Meski demikian, Banyumas mencatat capaian positif dengan angka kasus baru stunting yang sudah berada di bawah target nasional 2,5 persen.
Bahkan, Kabupaten Banyumas mendapatkan penghargaan sebagai daerah berkinerja baik dalam pencegahan dan penanganan stunting di Jawa Tengah.
Namun demikian, Dani mengungkapkan bahwa masih terdapat wilayah dengan insiden stunting relatif tinggi, salah satunya Kecamatan Purwojati.
Hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah daerah untuk melakukan intervensi yang lebih spesifik dan terarah.
Ia menambahkan, meskipun posyandu kini telah memberikan layanan kesehatan sepanjang siklus hidup, berbagai kendala masih perlu segera diatasi.
Di antaranya adalah keterbatasan waktu pelayanan karena sebagian besar kader berada pada usia produktif, belum meratanya alokasi insentif kader oleh desa, serta kebutuhan peningkatan dukungan dari pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap, melalui penguatan posyandu dan peningkatan sinergi lintas sektor.
Serta upaya pencegahan stunting dapat memberikan dampak nyata bagi kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi Banyumas yang lebih sehat dan unggul.(*/nds)
