BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai September 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata, termasuk oleh masyarakat di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, saat ini terdapat sekitar 2.700 dapur SPPG yang telah dinyatakan siap untuk segera dioperasikan.
Aktivasi fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing wilayah.
Selain 2.700 dapur yang sudah dinilai siap, BGN juga masih melakukan penyisiran terhadap sekitar 13.000 dapur SPPG lainnya yang masuk dalam daftar antrean aktivasi.
Proses tersebut tidak dilakukan secara serentak. BGN akan menyeleksi dapur berdasarkan kesiapan teknis dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum fasilitas dapat melayani penerima manfaat program MBG.
Sudaryono menjelaskan, perluasan aktivasi SPPG tidak hanya menyasar wilayah 3T.
Pemerintah juga memberikan perhatian kepada sejumlah daerah yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk pondok pesantren yang belum mendapatkan layanan serta wilayah di luar Pulau Jawa.
“Bukan hanya di 3T, 3T prioritas, kemudian pondok pesantren yang memang belum, kemudian termasuk daerah-daerah khususnya di luar Jawa,” kata Sudaryono, Jumat (28/8).
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan program makan bergizi, terutama ke sekolah maupun kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau dapur SPPG.
Wilayah 3T menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program karena karakteristik geografis dan akses transportasi yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan.
Karena itu, aktivasi dapur SPPG di wilayah tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas, distribusi bahan pangan, sumber daya manusia, serta sistem pengawasan.
BGN memastikan dapur yang belum memenuhi standar teknis tidak akan langsung diaktifkan.
Seleksi dilakukan agar fasilitas yang beroperasi benar-benar mampu menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
Dari proses pemetaan yang dilakukan BGN, sekitar 2.700 dapur SPPG telah dinyatakan siap untuk dioperasikan secara bertahap.
Sementara itu, terdapat sekitar 13.000 dapur lain yang masih berada dalam daftar antrean.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya minat sekaligus kebutuhan terhadap perluasan fasilitas pendukung program MBG di berbagai daerah.
BGN akan melakukan penyisiran dan evaluasi sebelum menentukan dapur mana yang dapat diaktifkan.
Pendekatan selektif dinilai penting untuk memastikan setiap SPPG memiliki kemampuan memenuhi standar pelayanan dan keamanan pangan.
Dengan aktivasi secara bertahap, pemerintah juga dapat menyesuaikan pelaksanaan program berdasarkan kondisi lapangan.
Dapur yang sudah memenuhi persyaratan dapat segera beroperasi, sedangkan fasilitas yang masih memiliki kekurangan harus melakukan pembenahan terlebih dahulu.
Sudaryono memastikan pembukaan fasilitas SPPG baru akan menggunakan penyesuaian anggaran yang telah tersedia pada 2026.
Menurutnya, BGN berupaya mengoptimalkan pagu anggaran yang sudah ada sehingga perluasan layanan tidak harus disertai penambahan dana operasional.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperluas cakupan program MBG.
Dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia, BGN dapat melakukan aktivasi fasilitas secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kesiapan daerah.
Rencana perluasan SPPG juga tidak terlepas dari tingginya aspirasi yang disampaikan masyarakat dan sekolah.
Sudaryono mengungkapkan, sejumlah sekolah menyampaikan permintaan agar program MBG segera tersedia di wilayah mereka.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran, mulai dari video, surat elektronik hingga pesan melalui media sosial.
“Ada yang kirim video ke saya, sekolah meminta MBG-nya segera dibuka di sekolahnya,” tuturnya.
Banyaknya permintaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya memperluas layanan SPPG.
Namun, BGN tetap harus mempertimbangkan kesiapan dapur dan standar teknis sebelum fasilitas dapat diaktifkan.
Dengan demikian, perluasan program MBG tidak hanya mengejar jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.
Selain memperluas jumlah dapur, BGN juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Salah satu rencana yang tengah disiapkan adalah pelatihan khusus bagi kepala SPPG dan akuntan yang bertugas di dapur-dapur tersebut.
Pelatihan akan menitikberatkan pada sistem pelaporan keuangan berbasis digital.
Sistem tersebut nantinya diharapkan dapat mengintegrasikan sistem di Kementerian Keuangan dengan SIPGN.
“Kami sepakat untuk men-training kepala SPPG dan juga akuntan di dapur-dapur,” ujar Sudaryono.
Digitalisasi pelaporan keuangan dinilai penting seiring dengan semakin luasnya cakupan program MBG.
Dengan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi, pengelolaan anggaran dapat dipantau dengan lebih baik.
Pelatihan bagi kepala SPPG dan akuntan juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelola dalam menjalankan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan.
Rencana aktivasi SPPG di wilayah 3T mulai September 2026 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas program Makan Bergizi Gratis.
Dengan sekitar 2.700 dapur yang telah siap dan ribuan dapur lain masih dalam antrean, BGN akan melakukan aktivasi secara bertahap berdasarkan prioritas serta kesiapan teknis.
Perluasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG memasuki tahap pengembangan jangkauan layanan yang lebih luas.
Pemerintah kini tidak hanya berfokus pada penambahan fasilitas, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, digitalisasi pelaporan, serta pemenuhan standar teknis setiap dapur SPPG. (*/stch/dda)
