BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Memasuki dua pekan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan.
Dari anomali data hingga penolakan masyarakat, semua ini menjadi tantangan penting yang harus ditangani agar target pendataan dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 31 Agustus 2026.
Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan tersebut, BPS Kabupaten Purbalingga melaksanakan evaluasi dan koordinasi bersama seluruh petugas sensus selama dua hari, dari Senin (29/6/2026) hingga Selasa (30/6/2026).
Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar petugas dan memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut melibatkan petugas pendata, pemeriksa, serta penanggung jawab organik di seluruh kecamatan.
Ini merupakan upaya untuk memetakan kondisi riil pelaksanaan sensus di lapangan.
“Pertemuan ini dilakukan agar kita bisa berdiskusi langsung terkait kondisi riil di lapangan. Kita perlu memantau apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana, apa saja yang belum tercapai, termasuk mengatasi berbagai kendala aplikasi yang banyak memerlukan penyesuaian di awal masa pendataan,” ungkapnya.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah anomali data dan isian yang belum lengkap.
Meskipun demikian, ada kalanya kondisi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan tetapi belum dapat diterima oleh sistem aplikasi pendataan.
Kendala teknis ini tentunya menambah kompleksitas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Lebih dari itu, BPS juga mengidentifikasi tantangan sosial yang tidak kalah pentingnya.
Beberapa petugas dilaporkan menghadapi opini negatif dari masyarakat hingga penolakan saat melakukan pendataan.
“Melihat kondisi saat ini, banyak opini yang bernada negatif terhadap Pelaksana Sensus Ekonomi. Ini yang perlu kita berikan dukungan dan pendampingan kepada petugas apabila mengalami kasus penolakan atau wilayah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut,” tegas Slamet.
Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada kualitas data yang berhasil dikumpulkan.
Oleh karena itu, penyelesaian berbagai persoalan baik teknis maupun sosial menjadi langkah krusial agar proses pendataan tetap berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Evaluasi yang berlangsung selama dua hari itu diharapkan mampu mempercepat penyelesaian kendala teknis maupun sosial sehingga seluruh proses pendataan dapat tuntas sebelum batas akhir pada 31 Agustus 2026.
Keberanian para petugas untuk menghadapi tantangan tersebut patut diapresiasi, karena mereka adalah garda terdepan dalam pengumpulan data yang akurat dan berkualitas.
Dari sisi masyarakat, penting bagi mereka untuk memahami bahwa Sensus Ekonomi adalah langkah fundamental dalam merencanakan pembangunan daerah ke depannya.
Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program-program pembangunan yang tepat sasaran.
Dengan adanya evaluasi ini, BPS berharap bahwa para petugas dapat bekerja lebih efektif dan efisien lagi ke depannya.
Dukungan dari masyarakat juga menjadi sangat vital agar pelaksanaan sensus bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan berarti.
Dalam konteks ini, Slamet Romelan menekankan perlunya kerjasama dan saling pengertian antara petugas dan masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan sensus.
“Kami berharap masyarakat bisa memberikan dukungan penuh kepada para petugas kami agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik,” katanya.
Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan rutin semata, melainkan sebuah upaya strategis untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah secara menyeluruh.
Data yang diperoleh dari sensus ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan ekonomi serta perencanaan pembangunan jangka panjang.
Sebagai langkah lanjutan setelah evaluasi ini, BPS juga berencana untuk meningkatkan kapasitas pelatihan bagi para petugas sensus guna memastikan mereka siap menghadapi berbagai jenis tantangan di lapangan.
Hal ini termasuk pelatihan tentang cara berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat serta teknik-teknik pengumpulan data yang lebih efektif.
Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, diharapkan semua petugas dapat memiliki keterampilan yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya masing-masing. (alw/stch/dda)
