BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah memeriksa usulan penting terkait kenaikan margin fee untuk Perum Bulog, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat kesinambungan penugasan publik dan mewujudkan kebijakan beras satu harga di seluruh penjuru Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyuarakan usulan tersebut dengan harapan agar margin fee dari penugasan pemerintah dapat dinaikkan menjadi 10 persen.
Selama lebih dari satu dekade, Bulog hanya mendapatkan margin sekitar Rp50 per kilogram, angka yang kini dirasa tak sebanding dengan beban tugas yang terus meningkat.
Menurut Rizal, usulan ini didasarkan pada asas kesetaraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina, yang masing-masing menerima margin fee sekitar 10 persen dalam menjalankan penugasan negara.
“Saya tidak minta penghargaan yang lain-lain, saya hanya minta reward supaya Bulog bisa menjadi lebih bagus. Margin Bulog ini sudah 11 tahun tidak berubah, dari 2014 sampai 2025,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Bulog, Jakarta Selatan.
Rizal menguraikan bahwa dengan margin Rp50 per kilogram, keuntungan yang diperoleh Bulog dari penugasan pemerintah hanya sekitar Rp150 miliar.
Bahkan, dalam analisis proyeksi keuangan, Bulog justru berpotensi mengalami kerugian hingga Rp900 miliar akibat tingginya beban operasional, utang perbankan, dan bunga pinjaman.
Jika margin fee sebesar 10 persen disetujui oleh pemerintah, maka potensi keuntungan Bulog diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp2,1 triliun.
Dana tersebut nantinya direncanakan untuk mendukung program beras satu harga mulai dari Sabang hingga Merauke, memperkuat kemandirian finansial Bulog serta membenahi gudang dan infrastruktur pascapanen serta sistem logistik pangan nasional.
“Selama ini mau bangun atau rehab gudang saja harus menunggu bantuan pemerintah. Dengan margin yang lebih sehat, Bulog bisa lebih mandiri,” tambah Rizal memberikan penegasan akan pentingnya kenaikan margin bagi kemandirian operasional perusahaan.
Merespons usulan penting ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas menilai bahwa penyesuaian margin fee untuk Perum Bulog memang perlu dibahas secara mendalam dan serius.
Zulhas menekankan bahwa Bulog memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Dimulai dari penyerapan gabah petani hingga operasi pasar SPHP serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Bulog ini andalan kita. Harga gabah sekarang sudah Rp6.500 per kilogram, itu berhasil. Tapi Bulog hanya dikasih margin Rp50. Kalau dikalikan sekitar 3 juta ton, hanya Rp150 miliar. Bagaimana bisa kirim beras satu harga ke Papua dan Maluku?” ujar Zulhas dengan nada kritis.
Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait rencana kenaikan margin ini bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tujuan utamanya adalah memastikan agar kebijakan beras satu harga dapat diterapkan secara adil dan transparan di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah tertinggal terluar dan terdepan (3T) yang memiliki biaya logistik yang tinggi.
“Nanti kita akan hitung bersama BPKP supaya beras satu harga bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia jangan sampai daerah yang tertinggal justru membayar lebih mahal,” kata Zulhas dengan penuh perhatian terhadap pemerataan ekonomi di daerah-daerah terpencil.
Meskipun demikian keputusan final mengenai besaran kenaikan margin fee masih belum ditetapkan oleh pemerintah.
Pembahasan lanjutan diproyeksikan akan dilaksanakan dalam rapat koordinasi khusus pada tahun 2026 mendatang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan operasi Perum Bulog serta kepentingan publik dalam menjaga ketahanan pangan nasional. (*/dda)
