BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp600 ribu untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode triwulan III tahun 2025 sudah berjalan dengan baik.
Hingga pertengahan September 2025, lebih dari 75 persen bantuan telah diterima masyarakat yang berhak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos pada Senin, 15 September 2025 lalu, menyampaikan data terbaru mengenai penyaluran bansos tersebut.
Menurutnya, per 15 September 2025, bantuan sembako atau BPNT telah disalurkan kepada 13.687.433 KPM dari total kuota yang mencapai 18.277.083 KPM di seluruh Indonesia.
“Pada triwulan III, bantuan sembako atau BPNT telah disalurkan sebanyak 75,89 persen,” ujar Gus Ipul, dikutip dari siaran pers resmi Kemensos.
Adapun pencairan BPNT tahap III ini mencakup periode Juli hingga September 2025. Mekanisme penyalurannya dilakukan sekaligus dengan nilai Rp600.000 untuk setiap KPM.
Pemerintah menegaskan bahwa distribusi dilakukan secara bertahap sepanjang September melalui jaringan bank Himbara serta PT Pos Indonesia.
Bagi KPM yang telah memiliki rekening aktif di bank penyalur, dana langsung masuk ke rekening masing-masing. Sementara itu, mereka yang belum memiliki rekening tetap diproses melalui mekanisme rekening kolektif atau burekol.
Dari data Kemensos, tercatat ada 2.164.852 KPM BPNT yang masuk kategori burekol. Dari jumlah tersebut, 1.736.558 KPM sudah membuka rekening baru dan siap menerima pencairan dana bantuan.
Untuk KPM baru yang bergabung dalam burekol pada periode triwulan III, pemerintah memberikan jaminan bahwa mereka tetap memperoleh hak secara penuh.
Bahkan, penerimaan dilakukan sekaligus untuk dua triwulan, yakni April-Juni dan Juli-September 2025, dengan total nilai bantuan yang diterima mencapai Rp1,2 juta per KPM.
KPM yang ingin mengetahui status kepesertaan dalam program BPNT sebesar Rp600 ribu ini dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui dua cara resmi.
Pertama, dengan mengakses situs Kemensos. Melalui laman tersebut, KPM hanya perlu memilih wilayah administrasi seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
Setelah itu, masukkan nama lengkap sesuai identitas KTP serta kode verifikasi yang tersedia sebelum menekan tombol pencarian data.
Jika nama terdaftar, sistem akan menampilkan informasi penting mulai dari status penerima, jenis bantuan sosial yang diterima apakah BPNT atau PKH, hingga status pencairan dana. Dengan begitu, masyarakat dapat memastikan apakah mereka masuk dalam daftar penerima bansos tahap ini.
Selain melalui laman resmi, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store.
Setelah aplikasi diunduh, pengguna cukup login menggunakan data pribadi sesuai identitas. Aplikasi ini juga menyediakan fitur tambahan “Tanggapan Kelayakan” yang memungkinkan masyarakat memberikan respons atau pembaruan terkait informasi kepesertaan.
Kemensos menegaskan bahwa selain BPNT, pemerintah juga masih menyalurkan sejumlah program bantuan sosial lainnya.
Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan nilai bantuan yang disesuaikan berdasarkan kategori, seperti untuk anak sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.
Tidak hanya itu, ada pula bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan besaran Rp42.000 per bulan per orang.
Dana tersebut tidak diberikan langsung ke masyarakat, melainkan dibayarkan pemerintah ke BPJS Kesehatan agar peserta tetap terjamin dalam layanan kesehatan nasional.
Kemensos berharap melalui skema penyaluran yang lebih cepat dan terpantau, masyarakat bisa segera merasakan manfaat bantuan.
Dengan pencairan yang sudah mencapai lebih dari 75 persen pada pertengahan September, pemerintah optimistis sisa penyaluran dapat segera terselesaikan sebelum akhir bulan.
Bagi KPM, pengecekan rutin status penerima melalui situs atau aplikasi resmi menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada keterlambatan informasi penyaluran bantuan.
Pemerintah juga terus mengimbau agar masyarakat waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial, mengingat seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal Kemensos. (fam)
