BANYUMASEKSPRES.ID, Mulai tahun 2026, pemerintah menerapkan sistem baru dalam penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan basis data DTSEN.
Sebelumnya, penentuan penerima bantuan sosial dilakukan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang berlaku nasional.
Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui DTSEN, pemerintah dapat melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih rinci dan terus diperbarui.
Penerapan sistem baru ini membuat banyak masyarakat mulai mempertanyakan status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.
Salah satu faktor penting yang kini menjadi dasar penentuan penerima bantuan adalah status desil kesejahteraan.
Status desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tercatat dalam basis data pemerintah.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas penerima bantuan sosial secara lebih terarah dan tepat.
Penggunaan DTSEN juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keadilan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Selain itu, pemerintah berupaya memperluas perlindungan sosial melalui pemanfaatan data yang lebih akurat dan mutakhir.
Kebijakan tersebut juga mengalihkan PBI dari kelompok desil delapan hingga sepuluh menuju desil satu sampai lima.
DTSEN akan terus diperbarui secara berkala agar mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik.
Dalam DTSEN, masyarakat dibagi ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan yang disebut sebagai desil ekonomi.
Sistem desil digunakan untuk menentukan prioritas penerima berbagai program bantuan yang disalurkan pemerintah setiap tahun.
Semakin rendah angka desil seseorang, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga tersebut.
Karena alasan tersebut, kelompok masyarakat pada desil bawah memiliki peluang lebih besar memperoleh bantuan sosial.
Mengacu pada Buku Saku 0% Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, desil menjadi acuan.
Desil pertama merupakan kelompok sepuluh persen masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah secara nasional.
Kelompok ini menjadi prioritas utama berbagai program bantuan sosial karena menghadapi keterbatasan memenuhi kebutuhan dasar.
Pada desil kedua, masyarakat masih tergolong miskin dan sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Mereka umumnya belum memiliki cadangan ekonomi memadai untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok harian.
Kelompok desil ketiga masuk kategori hampir miskin yang berisiko mengalami penurunan kesejahteraan saat terjadi krisis.
Risiko tersebut dapat muncul akibat kehilangan pekerjaan maupun meningkatnya harga berbagai kebutuhan rumah tangga.
Desil keempat termasuk kelompok rentan miskin yang relatif lebih stabil dibanding kelompok pada desil sebelumnya.
Meski demikian, kelompok ini masih berpotensi mengalami kesulitan ekonomi ketika menghadapi kondisi darurat tertentu.
Sementara itu, desil kelima berada pada batas antara kelompok rentan dan kelompok ekonomi menengah.
Kelompok ini umumnya memiliki pendapatan tetap tetapi belum mempunyai ketahanan ekonomi yang benar-benar kuat.
Adapun desil enam hingga sepuluh masuk kategori masyarakat menengah ke atas secara ekonomi nasional.
Kelompok tersebut tidak menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial karena dinilai memiliki kondisi lebih baik.
Meski status desil menjadi dasar penentuan bantuan, tidak semua masyarakat dalam desil bawah otomatis menerima.
Pemerintah tetap mempertimbangkan kuota program bantuan serta hasil verifikasi data sebelum menetapkan penerima manfaat.
Program Keluarga Harapan atau PKH diprioritaskan bagi keluarga yang berada pada desil satu hingga empat.
Jumlah penerima program tersebut mencapai sekitar sepuluh juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Namun tidak seluruh keluarga dalam kelompok tersebut otomatis memperoleh bantuan karena adanya prioritas tertentu.
Program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT menyasar masyarakat yang berada pada desil satu hingga lima.
Jumlah penerima bantuan sembako tersebut ditargetkan mencapai sekitar 18,2 juta keluarga penerima manfaat.
Prioritas utama program ini tetap diberikan kepada masyarakat yang berada pada kelompok desil paling bawah.
Sementara itu, bantuan iuran JKN diprioritaskan bagi masyarakat yang berasal dari desil satu sampai lima.
Kuota penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan tersebut mencapai sekitar 96,8 juta jiwa secara nasional.
Meski demikian, seleksi tetap dilakukan berdasarkan kondisi kesejahteraan terbaru yang tercatat dalam sistem DTSEN.
Banyak masyarakat menganggap status desil rendah otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan pemerintah.
Faktanya, pemerintah juga mempertimbangkan tingkat kerentanan keluarga serta keterbatasan kuota setiap program bantuan.
Penggunaan rentang desil yang cukup luas dilakukan untuk mengurangi kesalahan data dalam proses penyaluran.
Karena itu, verifikasi dan pemutakhiran data tetap menjadi bagian penting sebelum bantuan diberikan kepada masyarakat.
Ke depan, pemerintah berencana mempersempit sasaran penerima bantuan sosial secara bertahap sesuai kebutuhan program.
PKH direncanakan lebih fokus kepada kelompok desil satu sebagai prioritas penerima bantuan utama nantinya.
Program sembako akan lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang berada pada desil satu dan dua.
Sementara bantuan iuran JKN diproyeksikan lebih banyak menyasar masyarakat yang berada pada desil satu hingga empat.
Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan sekaligus posisi desil melalui layanan resmi Kementerian Sosial.
Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Cek Bansos yang disediakan untuk masyarakat secara nasional.
Pengguna perlu memasukkan data wilayah, nama lengkap sesuai KTP, serta kode verifikasi yang tersedia.
Setelah menekan tombol pencarian, sistem akan menampilkan informasi penerima manfaat beserta status desil terkait.
Pengecekan juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia bagi masyarakat umum.
Melalui aplikasi tersebut, pengguna cukup masuk ke akun kemudian memilih menu pemeriksaan bantuan sosial.
Data wilayah dan nama lengkap perlu diisi sebelum sistem menampilkan hasil pencarian yang dibutuhkan.
Apabila terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan usulan maupun sanggahan melalui aplikasi tersebut.
Usulan juga dapat disampaikan melalui pemerintah daerah agar kondisi sosial ekonomi terbaru dapat diverifikasi.
Karena data diperbarui secara berkala, perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam DTSEN berikutnya.
Dengan sistem baru berbasis desil DTSEN, masyarakat disarankan rutin memeriksa data melalui layanan resmi.
Langkah tersebut penting agar masyarakat mengetahui status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan sosial tahun 2026. (vip)
