BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kondisi stok pangan nasional dipastikan berada dalam keadaan aman dan surplus meskipun dunia saat ini menghadapi ketidakpastian akibat meningkatnya proteksionisme global.
Pemerintah menilai ketahanan pangan Indonesia semakin kuat berkat peningkatan produksi dalam negeri dan berkurangnya ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas strategis.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, situasi geopolitik global membuat banyak negara mulai membatasi ekspor pangan demi menjamin kebutuhan domestik masing-masing.
Kondisi tersebut, kata Zulhas, menjadi pengingat bahwa setiap negara harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Indonesia tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas yang selama ini mengandalkan impor ketika pasokan dalam negeri mengalami kekurangan.
“Tidak ada negara lain yang mau menolong Indonesia. Dalam situasi dunia seperti ini, yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita, ya diri kita sendiri,” ujar Zulhas.
Ia menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi melalui percepatan produksi pangan nasional.
Kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang signifikan, terutama pada komoditas beras yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu produk impor utama Indonesia.
Zulhas mengungkapkan Indonesia berhasil menghentikan ketergantungan terhadap impor beras sepanjang 2025.
Bahkan, produksi nasional mampu menghasilkan surplus sekitar 4,2 juta ton beras, berbanding terbalik dengan kondisi tahun 2024 ketika Indonesia masih mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian mulai memberikan dampak nyata terhadap ketahanan pangan nasional.
Selain beras, pemerintah juga mengklaim sejumlah komoditas strategis lainnya telah mencapai tingkat kemandirian pasokan.
Komoditas tersebut meliputi jagung, gula konsumsi, telur, daging ayam, hingga sektor perikanan yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri.
Zulhas menegaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari perubahan arah kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani.
Berbagai program seperti perbaikan harga gabah, penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, hingga peningkatan dukungan terhadap produksi pertanian disebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil panen nasional.
“Kita harus swasembada, itu kehormatan petani, keluarga, dan saudara kita. Kedaulatan pangan bukan semata persoalan ekonomi, melainkan menyangkut kehormatan bangsa,” katanya.
Ia juga mengkritik kebijakan pada masa lalu yang dinilai terlalu mengandalkan impor pangan.
Menurut Zulhas, kebijakan tersebut menyebabkan harga hasil pertanian kurang menguntungkan bagi petani sehingga banyak yang kehilangan nilai ekonomi, menjual lahan pertaniannya, bahkan beralih profesi menjadi buruh tani.
Karena itu, pemerintah kini menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional.
Selain menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Tidak hanya berfokus pada sektor pangan, pemerintah juga mulai mengembangkan konsep kedaulatan energi berbasis pertanian.
Zulhas menjelaskan berbagai komoditas pertanian akan dimanfaatkan sebagai bahan baku biofuel sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian.
Menurut pemerintah, penguatan sektor pangan dan energi merupakan bagian dari strategi besar untuk menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu.
Dengan meningkatkan produksi dalam negeri, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian nasional di tengah perubahan situasi internasional.
Ke depan, pemerintah berkomitmen terus memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas, perbaikan infrastruktur, kemudahan akses pupuk dan teknologi, serta perlindungan terhadap petani.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan surplus pangan nasional sekaligus mewujudkan swasembada pangan dan energi secara berkelanjutan. (*/stch/dda)
