BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Cilacap telah meluncurkan sebuah inovasi revolusioner berupa penerbitan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) yang diterjemahkan ke dalam huruf Braille, khusus untuk membantu penyandang tunanetra.
Kepala Disdukcapil Cilacap, Annisa Fabriana yang berbicara melalui Anggit Subakti, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kemandirian bagi penyandang disabilitas, terutama tunanetra, dalam mengurus dokumen kependudukan mereka.
“Lewat inovasi ini, tunanetra bisa membaca langsung data pribadi mereka. Seperti nama, tanggal lahir, dan status kependudukan secara mandiri. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang setara dan bermartabat,” ujar Anggit pada Sabtu (19/7).
Dalam tahap awalnya selama 60 hari ke depan, program ini menargetkan pelayanan inklusif akan diterapkan di satu kecamatan dengan dukungan sinergi dari Disdukcapil, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), Dinas Sosial, dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Dalam waktu enam bulan mendatang, rencana tersebut akan dikembangkan menjadi program yang dinamakan “PELITA” yang akan diperluas cakupannya ke satu distrik.
“Ini bertahap dalam 60 hari ke depan. Jika optimal dalam 12 atau 18 bulan ke depan, kami menargetkan lahirnya perjanjian kerja sama (PKS) dengan seluruh stakeholder di tingkat kabupaten untuk menghadirkan layanan serupa di seluruh wilayah,” lanjut Anggit.
Lebih lanjut Anggit menjelaskan bahwa inovasi ini memberikan manfaat lintas sektor. Bagi unit kerja Disdukcapil sendiri, adanya layanan ramah disabilitas ini meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, ini mempermudah kerja sama serta meningkatkan koordinasi antar pihak.
“Masyarakat khususnya penyandang tunanetra kini dapat lebih percaya diri dan puas dengan pelayanan adminduk yang ramah disabilitas. Sekaligus gambaran Pemkab Cilacap memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif,” tandasnya.
Selain itu, media dan kalangan akademisi juga akan mendapatkan akses terhadap data valid untuk pelaporan serta penelitian lebih lanjut mengenai pelayanan publik inklusif yang diterapkan di Cilacap.
Hal ini menciptakan peluang baru untuk penelitian akademis yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dari kebijakan tersebut.
“Harapan kami, pelayanan ini bisa jadi langkah awal menuju Cilacap yang inklusif dan ramah disabilitas secara menyeluruh,” pungkas Anggit.
Langkah inovatif seperti ini bukan hanya sebatas pada implementasi kebijakan administratif semata tetapi juga membuka jalan bagi kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi sosial.
Dengan adanya dokumen adminduk berhuruf Braille ini diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari komunitas lokal.
Inisiatif seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak lain termasuk organisasi non-pemerintah serta institusi pendidikan guna menciptakan sistem layanan publik yang adil dan merata bagi semua kalangan tanpa terkecuali.
Dengan demikian, program seperti “PELITA” tidak hanya menjadi proyek jangka pendek tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat Cilacap yang lebih inklusif di masa depan.
Tujuan utamanya adalah memastikan setiap individu mendapatkan hak dan akses yang sama terhadap layanan publik apapun kondisi fisiknya.
Melalui langkah konkret seperti penerbitan dokumen berhuruf Braille bagi tunanetra ini diharapkan dapat mendorong inisiatif serupa di daerah lain agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari pengembangan layanan publik yang inklusif serta berkeadilan sosial secara keseluruhan. (jul/stch)
