BANYUMASEKSPRES.ID, SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara baru saja meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Ini adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat Banjarnegara sudah meraih opini WTP ini untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di ruang auditorium lantai 3 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Semarang, pada hari Kamis, 5 Juni 2025.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menyerahkan sertifikat langsung kepada Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, serta Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, SE. Pencapaian ini tentunya menggambarkan keseriusan Pemkab Banjarnegara dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan transparan.
Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini. Menurutnya, penghargaan WTP yang diterima oleh Pemkab Banjarnegara untuk yang ke-12 kalinya merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tolak ukur atas keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras untuk mencapai prestasi ini.
“Alhamdulillah, Banjarnegara menjadi salah satu dari 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berhasil meraih opini WTP pada tahun ini. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Tentunya, pencapaian ini menjadi penyemangat kami untuk mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Bupati Amel usai menerima sertifikat dari BPK Jawa Tengah.
Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Drs. Indarto, M.Si, menegaskan bahwa opini WTP adalah suatu kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
Penghargaan ini, menurutnya, menunjukkan sisi positif dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel.
“Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam penilaian laporan keuangan pemerintah daerah. Mempertahankan opini WTP bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras dan komitmen dari semua pihak. Oleh karena itu, Pemkab Banjarnegara akan terus berupaya agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi dan lebih transparan,” jelas Sekda Indarto dengan penuh keyakinan.
Bukan hanya itu, menurut Indarto, opini WTP ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dia menegaskan, Pemkab Banjarnegara berkomitmen untuk mempertahankan predikat ini, sehingga masyarakat bisa semakin yakin dengan integritas pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga memberikan sambutan yang menggugah. Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan mandat yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 23E ayat (1).
BPK, menurutnya, tidak hanya bertugas untuk mengaudit laporan keuangan, tetapi juga memberikan penilaian terkait kepatuhan serta sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil audit terhadap LKPD 2024, BPK menemukan 318 temuan dari 32 entitas pemeriksaan. Dari temuan-temuan tersebut, BPK mengeluarkan 696 rekomendasi yang nilainya mencapai Rp62,37 miliar.
Meskipun demikian, pemerintah daerah telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan sebagian besar kerugian yang teridentifikasi, yakni sekitar Rp26,60 miliar, ke kas daerah.
Secara keseluruhan, pencapaian ini menegaskan bahwa Pemkab Banjarnegara memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan ini juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di masa depan. Dengan semangat yang tak pernah surut, Pemkab Banjarnegara bertekad untuk terus berinovasi dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang bisa menjadi contoh dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.
Seiring dengan berjalannya waktu, harapannya adalah Banjarnegara dapat terus mempertahankan opini WTP dan bahkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui kerja keras, komitmen, dan dukungan seluruh pihak terkait, Kabupaten Banjarnegara terus menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih baik dan lebih profesional dalam setiap aspek. (*/stch)
