BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memutuskan untuk menutup sementara aktivitas pendakian di sembilan taman nasional yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk melindungi keselamatan pendaki sekaligus mendukung penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, kebakaran yang terjadi di sejumlah kawasan taman nasional membuat upaya penanganan karhutla menjadi semakin kompleks.
Sumber daya, termasuk helikopter untuk operasi water bombing, harus dibagi untuk menangani kebakaran di berbagai lokasi.
Padahal, pemerintah saat ini tengah memprioritaskan penanganan karhutla di enam provinsi yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Secara resmi akan ada surat edaran dari Dirjen KSDAE, tapi saya bisa umumkan sementara ada penutupan sementara terhadap 9 Taman Nasional,” kata Raja Juli, Senin (31/8/2026).
Daftar 9 Taman Nasional yang Ditutup
Sembilan kawasan taman nasional yang aktivitas pendakiannya ditutup sementara meliputi sejumlah destinasi gunung populer hingga kawasan konservasi di Indonesia.
Berikut daftar kawasan yang terdampak:
Pendakian Gunung Semeru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
- Taman Nasional Kerinci Seblat.
- Taman Nasional Gunung Ciremai.
- Taman Nasional Tambora.
- Taman Nasional Manusela.
- Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.
- Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Taman Nasional Gunung Leuser.
- Taman Nasional Lorentz untuk jalur Ilaga, Tsinga, Sugapa, dan Ugimba.
Penutupan tersebut bukan ditujukan untuk membatasi minat masyarakat terhadap aktivitas pendakian.
Pemerintah mengambil keputusan tersebut karena kondisi kebakaran hutan dan lahan meningkatkan risiko keselamatan di kawasan konservasi.
Selain itu, penghentian sementara aktivitas pendakian diharapkan dapat membuat sumber daya penanganan karhutla lebih optimal.
Raja Juli menjelaskan, tingginya risiko kebakaran dapat berdampak langsung terhadap keselamatan wisatawan.
Ia mencontohkan kejadian di kawasan Bromo Tengger Semeru yang sebelumnya menyebabkan sekitar 170 pendaki terjebak.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memperketat aktivitas di kawasan taman nasional yang memiliki risiko kebakaran tinggi.
“Ini sekali lagi maksudnya adalah bukan kita membatasi keinginan para pendaki untuk menaiki taman nasional kita, tapi karena risiko yang sangat tinggi,” ujarnya.
Pemerintah menilai kondisi vegetasi yang mengering akibat cuaca panas membuat api lebih mudah menyebar.
Aktivitas manusia di kawasan hutan juga menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi.
Tidak seluruh kawasan pendakian ditutup. Sejumlah taman nasional dan kawasan konservasi masih membuka aktivitas pendakian secara terbatas dengan pengawasan yang diperketat.
Kawasan yang masih dibuka secara terbatas antara lain Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Gunung Merbabu, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang (Argopuro), serta Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Aktivitas pendakian hanya diperbolehkan pada zonasi yang dinilai aman.
Pengawasan juga ditingkatkan untuk mengurangi potensi terjadinya kebakaran maupun risiko keselamatan bagi pengunjung.
Ancaman karhutla juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan merekomendasikan agar aktivitas pendakian gunung di wilayahnya dihentikan sementara.
Rekomendasi tersebut disampaikan menyusul meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Berdasarkan data hingga 24 Agustus 2026, tercatat 132 kejadian karhutla di Jawa Barat. Kebakaran tersebut tersebar di 91 kecamatan dan 153 desa atau kelurahan.
Total area yang terdampak kebakaran mencapai 196,40 hektare.
Jawa Barat memiliki sekitar 364 gunung. Beberapa kawasan yang selama ini menjadi tujuan pendakian masyarakat antara lain Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Papandayan, dan Gunung Ciremai.
Dedi meminta pemerintah daerah, khususnya Cianjur dan Bogor, mempertimbangkan penghentian sementara aktivitas pendakian di kawasan yang memiliki risiko tinggi.
Menurutnya, aktivitas manusia harus menjadi perhatian karena hal-hal sederhana seperti puntung rokok maupun api yang tidak terkendali dapat memicu kebakaran ketika kondisi vegetasi sedang kering.
Data BPBD Jawa Barat menunjukkan bahwa Sumedang menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla terbanyak hingga periode tersebut.
Sumedang tercatat mengalami 20 kejadian karhutla yang tersebar di 11 kecamatan dan 21 desa. Luas lahan yang terbakar mencapai 21,68 hektare.
Sementara itu, Sukabumi menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni mencapai 49,20 hektare dari 12 kejadian.
Karhutla juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Majalengka mencatat 15 kejadian dengan luas area terbakar 25,91 hektare. Kuningan mengalami 10 kejadian dengan luas 23,80 hektare.
Di Cirebon tercatat delapan kejadian dengan luas lahan terbakar 20,73 hektare.
Bandung mencatat 13 kejadian dengan luas 16,80 hektare, Subang 11 kejadian seluas 9,53 hektare, serta Purwakarta 10 kejadian dengan luas 8,22 hektare.
Penutupan sementara jalur pendakian di sejumlah taman nasional menjadi langkah mitigasi pemerintah menghadapi tingginya risiko karhutla.
Selain mengurangi potensi pendaki terjebak dalam kawasan yang mengalami kebakaran, kebijakan tersebut juga memungkinkan sumber daya penanganan karhutla digunakan secara lebih efektif.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi mengenai kondisi kawasan wisata alam sebelum melakukan perjalanan.
Pendaki juga diharapkan tidak memaksakan diri memasuki kawasan yang telah dinyatakan ditutup demi keselamatan bersama.
Dengan kondisi cuaca yang masih mendukung terjadinya kebakaran, kewaspadaan seluruh pihak menjadi penting.
Pemerintah, pengelola kawasan konservasi, masyarakat, dan wisatawan memiliki peran dalam mencegah munculnya titik api baru.
Penutupan sejumlah jalur pendakian tersebut akan menjadi bagian dari upaya mitigasi selama risiko karhutla masih tinggi.
Evaluasi kondisi kawasan selanjutnya diperlukan untuk menentukan kapan aktivitas pendakian dapat kembali dibuka secara aman. (*/stch/dda)
