BANYUMASEKSPRES.ID, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pelatihan vokasi bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas peluang kerja pada semester kedua 2026.
Program tersebut diluncurkan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan di sejumlah sektor industri. Selain pelatihan, pemerintah juga akan menjalankan kembali Program Magang Nasional mulai Agustus 2026 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pelatihan akan mulai berjalan setelah seluruh proses penyusunan program dan penganggaran selesai. Kemnaker juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sebelumnya agar manfaat yang diterima peserta menjadi lebih optimal.
Menurut Yassierli, pelatihan sebenarnya telah menjadi salah satu manfaat dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun, hasil evaluasi menunjukkan tingkat pemanfaatannya belum maksimal sehingga perlu penyempurnaan.
Melalui program terbaru ini, Kemnaker ingin membekali korban PHK dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia usaha. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penempatan kerja setelah peserta menyelesaikan pelatihan.
Pemerintah memprioritaskan sekitar 50 ribu korban PHK untuk mengikuti pelatihan vokasi. Selain itu, program juga menyasar lulusan SMK agar memiliki bekal kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.
Materi pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri yang masih memiliki permintaan tenaga kerja tinggi. Dengan begitu, lulusan program diharapkan lebih mudah memperoleh pekerjaan baru.
Kemnaker memastikan Program Magang Nasional kembali digelar mulai Agustus 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di perusahaan mitra.
Pemerintah menargetkan sebanyak 150 ribu peserta mengikuti program magang tahun ini. Para peserta akan ditempatkan di berbagai perusahaan maupun instansi yang telah bekerja sama dengan Kemnaker.
Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta juga berkesempatan membangun jaringan profesional yang dapat membuka peluang karier di masa depan. Program magang dinilai menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,26 triliun untuk mendukung pelaksanaan pelatihan vokasi dan Program Magang Nasional. Dana tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi nasional pada semester kedua 2026.
Sebanyak Rp4,14 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan Program Magang Nasional. Sementara Rp2,12 triliun digunakan untuk pelatihan vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja terdampak PHK.
Alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga diharapkan mampu membantu menekan angka pengangguran akibat gelombang PHK.
Kemnaker melakukan evaluasi terhadap program pelatihan dan magang yang telah berjalan sebelumnya. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pelaksanaan agar lebih efektif.
Pemerintah akan menyesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Langkah ini dilakukan agar peserta memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
Berdasarkan evaluasi sebelumnya, sekitar 30 persen peserta magang berhasil memperoleh pekerjaan setelah program selesai. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa program memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
Pada pelaksanaan tahun 2025, Program Magang Nasional telah melibatkan lebih dari 102 ribu peserta. Ribuan perusahaan dan instansi turut berpartisipasi sebagai tempat pelaksanaan magang.
Peserta Program Magang Nasional akan memperoleh uang saku sesuai ketentuan yang berlaku selama mengikuti kegiatan. Mereka juga mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Selain itu, peserta mendapat pendampingan langsung dari mentor di perusahaan tempat magang. Setelah menyelesaikan program, peserta berhak memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang berlaku.
Kombinasi pelatihan vokasi dan Program Magang Nasional diharapkan mampu mempercepat penyerapan korban PHK ke dunia kerja. Pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui peningkatan kompetensi.
Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, peluang peserta untuk mendapatkan pekerjaan baru diharapkan semakin besar. (mdr)
