BANYUMASEKSPRES.ID, Gaji guru dan PNS masih menjadi perhatian banyak masyarakat, terutama setelah muncul harapan adanya peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara pada 2026.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa hingga kini kenaikan gaji guru maupun pegawai negeri sipil (PNS) belum dapat dilakukan secara signifikan.
Menurut Prabowo, salah satu penyebab utamanya adalah kondisi anggaran negara yang terus mengalami tekanan akibat kebocoran ekonomi dan keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri.
Situasi tersebut, menurutnya, membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk peningkatan kesejahteraan aparatur negara.
Presiden menilai Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
Selama puluhan tahun, Indonesia bahkan mencatat keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional yang menunjukkan besarnya kapasitas ekonomi nasional.
Namun, keuntungan tersebut disebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri.
Sebagian nilai ekonomi yang dihasilkan justru mengalir ke luar negeri melalui berbagai praktik yang dinilai merugikan negara.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan alasan tersebut di hadapan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur.
“Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus,” kata Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).
Data Perdagangan Internasional Jadi Dasar Penjelasan Presiden
Presiden kemudian menjelaskan hasil pengolahan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Berdasarkan data tersebut, Indonesia disebut memperoleh keuntungan perdagangan internasional yang sangat besar dalam kurun waktu lebih dari dua dekade.
Prabowo mengatakan bahwa selama 22 tahun terakhir Indonesia mencatat keuntungan mencapai US$436 miliar atau sekitar Rp7.800 triliun.
Nilai tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi nasional apabila seluruh manfaatnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan dalam negeri.
Meski demikian, pada periode yang sama tercatat arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar US$343 miliar.
Kondisi itu menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
“Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar,” ujarnya.
Menurut Prabowo, angka tersebut menggambarkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang besar.
Namun, sebagian potensi ekonomi tersebut tidak sepenuhnya bertahan di dalam negeri sehingga berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah.
Praktik Under-Invoicing Dinilai Merugikan Negara
Prabowo juga menjelaskan salah satu penyebab kebocoran ekonomi yang disebut berasal dari praktik under-invoicing.
Praktik tersebut merupakan pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut Presiden, pelaporan yang tidak mencerminkan nilai perdagangan secara utuh berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Akibatnya, nilai ekspor yang sebenarnya tidak seluruhnya tercatat sesuai kondisi riil.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata Prabowo.
Ia menilai praktik semacam itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar.
Karena itu, pemerintah berupaya memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk kebocoran ekonomi yang terjadi.
Kerugian Indonesia Disebut Mencapai Ratusan Miliar Dolar AS
Dalam pemaparannya, Prabowo juga mengungkapkan besarnya kerugian yang disebut dialami Indonesia akibat praktik tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikannya, kerugian itu mencapai US$908 miliar selama 34 tahun.
Nilai tersebut setara sekitar Rp16.244,12 triliun.
Angka tersebut disebut berasal dari hasil perhitungan yang mengacu pada data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi bagian dari penjelasan Presiden mengenai besarnya potensi ekonomi yang hilang selama puluhan tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan negara dalam mengoptimalkan anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
Pemerintah Sebut Sedang Memperbaiki Kebocoran Ekonomi
Selain menjelaskan data kerugian selama puluhan tahun, Prabowo juga mengungkapkan bahwa para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi masih terjadi hingga saat ini.
Menurut perhitungan tersebut, kebocoran ekonomi diperkirakan mencapai sekitar US$150 miliar setiap tahun atau setara sekitar Rp2.683,50 triliun.
Nilai tersebut dinilai sangat besar sehingga menjadi salah satu fokus pemerintah untuk diperbaiki.
“Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua,” katanya.
Presiden menyatakan pemerintah saat ini tengah berupaya membenahi berbagai persoalan yang dinilai menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kondisi keuangan negara.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya memang sempat mengumumkan rencana peningkatan kesejahteraan guru.
Wacana tersebut sempat menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan pendapatan tenaga pendidik di Indonesia.
Namun, hingga pertengahan 2026 belum terdapat kebijakan baru mengenai kenaikan gaji guru maupun pegawai negeri sipil.
Dengan demikian, belum ada perubahan resmi terkait besaran gaji kedua kelompok aparatur tersebut.
Penjelasan Presiden Prabowo mengenai kondisi anggaran negara menjadi salah satu alasan yang disampaikan terkait belum adanya kenaikan gaji guru maupun PNS secara signifikan.
Pemerintah juga menyatakan masih terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kebocoran ekonomi yang dinilai mengurangi potensi penerimaan negara(taa)
