BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Kebumen, Toha Masrur SHI MH, telah mengungkapkan keprihatinannya mengenai proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen untuk periode 2026–2031.
Dalam pernyataannya yang disampaikan pada tanggal 5 Juni, Toha menilai bahwa tahapan dan proses seleksi tersebut tidak berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“Kami menerima informasi dari salah satu peserta yang menyampaikan adanya dugaan perlakuan istimewa terhadap salah satu peserta seleksi,” ungkap Toha dalam keterangan resmi yang diberikan kepada awak media.
Pernyataan tersebut mencerminkan ketidakpuasan LPBH NU terhadap cara penyelenggaraan seleksi yang dianggapnya tidak memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan.
Toha menegaskan, sikap kritisnya ini bukanlah untuk menyalahkan individu atau pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial demi memastikan bahwa proses seleksi berlangsung sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menjelaskan, “Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Yang kami dorong adalah transparansi proses agar seluruh tahapan dapat dipahami publik dan tidak menimbulkan spekulasi maupun keraguan di masyarakat.”
Mengingat pentingnya transparansi dalam setiap tahapan seleksi, Toha mendorong Tim Seleksi dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme, indikator, serta dasar penilaian pada setiap tahap seleksi.
Hal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai proses yang sedang berlangsung.
“Sampai saat ini kami masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait. Namun jika tidak ada penjelasan yang memadai, kami mempertimbangkan untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI agar proses ini dapat dikaji secara objektif,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen LPBH NU untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses rekrutmen pimpinan BAZNAS.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pimpinan BAZNAS untuk periode yang sama.
Pemkab mengklaim bahwa proses seleksi tersebut berlangsung transparan dengan mempublikasikan nama-nama peserta yang lolos seleksi administrasi.
Tindakan ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik serta upaya menjaga akuntabilitas dalam proses rekrutmen pimpinan BAZNAS.
Namun, meski Pemkab menyatakan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah transparansi, sejumlah pertanyaan tetap muncul dari masyarakat mengenai mekanisme dan kriteria yang digunakan dalam penilaian peserta.
Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pernyataan dari LPBH NU yang meminta penjelasan lebih mendalam tentang proses tersebut.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat agar kepercayaan publik dapat terjaga. (*/stch/dda)
