BANYUMASEKSPRES.ID, Mulai tahun 2026, aturan penerima bansos mengalami perubahan cukup signifikan. Banyak masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan kini berpotensi tidak lagi terdaftar.
Perubahan ini terjadi karena pemerintah menggunakan sistem baru berbasis desil. Basis data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Melalui sistem ini, penentuan penerima bansos menjadi lebih terarah. Status kelayakan ditentukan dari posisi ekonomi dalam data nasional.
Sistem ini menggantikan penggunaan DTKS yang sebelumnya digunakan secara luas. DTSEN diklaim lebih akurat dan terus diperbarui secara berkala.
Perubahan kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Arah kebijakan difokuskan untuk mempersempit sasaran bantuan agar lebih tepat.
“Bapak ibu sekalian ini adalah arah kebijakan Kemensos. Pertama, mengalihkan ke yang lebih membutuhkan, mengalihkan PBI dari desil 8-10 ke desil 105 yang belum terlindungi,” ujar Mensos.
“Memperluas perlindungan bagi kelompok paling rentan, menjaga keadilan dan sistem jaminan sosial. Catatan kami DTSEN terus mengalami pemuthakiran dan kami yakin kalau ini dilakukan terus secara bersama-sama akan semakin akurat,” sambungnya.
Dengan kebijakan ini, bantuan seperti PBI BPJS mulai difokuskan pada kelompok miskin ekstrem. Kelompok paling rentan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan.
Sistem desil menjadi kunci utama dalam menentukan penerima bansos. Konsep ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Pembagian dilakukan dalam sepuluh tingkat, dari desil satu hingga desil sepuluh. Desil satu merupakan kelompok paling miskin, sedangkan desil sepuluh paling sejahtera.
Semakin rendah angka desil, semakin besar peluang menerima bantuan. Pendekatan ini bertujuan agar bansos lebih tepat sasaran.
Pemerintah menggunakan DTSEN untuk menentukan penerima berbagai program bantuan. Setiap program memiliki cakupan desil dan kuota yang berbeda.
Program Keluarga Harapan atau PKH menyasar desil satu hingga empat. Kuota yang disiapkan mencapai sepuluh juta keluarga.
Namun, tidak semua yang berada di desil tersebut otomatis menerima bantuan. Prioritas tetap diberikan kepada kelompok paling bawah.
Bantuan sembako atau BPNT mencakup desil satu hingga lima. Kuota penerima mencapai sekitar 18,2 juta keluarga. Meski cakupannya lebih luas, seleksi tetap dilakukan secara ketat. Kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah tetap diutamakan.
Untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, cakupannya juga desil satu hingga lima. Jumlah penerima mencapai sekitar 96,8 juta jiwa. Penyaluran bantuan dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan. Tidak semua dalam kelompok tersebut akan mendapatkan bantuan.
Pemerintah menyadari masih adanya risiko kesalahan data. Karena itu, pemutakhiran DTSEN terus dilakukan secara berkala. Secara bertahap, penggunaan desil akan semakin dipersempit. Ke depan, PKH diarahkan hanya untuk desil satu.
Sementara bantuan sembako ditargetkan untuk desil satu hingga dua. Sedangkan PBI difokuskan pada desil satu hingga empat.
Penyesuaian ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran bansos. Pemerintah ingin bantuan benar-benar diterima oleh yang paling membutuhkan.
Dalam sistem desil, terdapat pembagian kelompok berdasarkan kondisi ekonomi. Desil satu merupakan kelompok sangat miskin dengan kondisi paling rentan.
Kelompok ini biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap. Pendapatan mereka tidak mencukupi kebutuhan dasar. Desil dua masih termasuk kategori miskin dengan kondisi rentan. Mereka sangat terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.
Desil tiga merupakan kelompok hampir miskin yang rentan mengalami penurunan ekonomi. Kelompok ini mudah terdampak jika terjadi krisis atau PHK.
Desil empat termasuk kategori rentan miskin dengan kondisi relatif stabil. Namun, mereka masih berisiko jika terjadi keadaan darurat. Desil lima berada di kondisi pas-pasan secara ekonomi. Mereka memiliki penghasilan, namun belum memiliki cadangan keuangan memadai.
Sementara itu, desil enam hingga sepuluh termasuk kelompok menengah ke atas. Kelompok ini tidak menjadi prioritas dalam program bansos.
Pemerintah kini juga memberikan akses bagi masyarakat untuk mengecek status desil. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi data. Pengecekan bisa dilakukan melalui situs resmi Kemensos. Masyarakat hanya perlu memasukkan data wilayah dan nama lengkap.
Setelah itu, sistem akan menampilkan status penerima bansos.Informasi posisi desil juga akan ditampilkan jika terdaftar. Selain melalui situs, pengecekan bisa dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos.Pengguna cukup login dan memasukkan data yang diperlukan.
Hasil pencarian akan langsung muncul di layar. Status penerima serta kategori desil dapat diketahui dengan mudah. Dengan sistem ini, masyarakat dapat memahami posisi ekonominya. Sekaligus mengetahui peluang menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Perubahan kebijakan bansos 2026 ini menjadi langkah besar pemerintah. Tujuannya untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan adil. (vip)
