BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan adanya empat modus pelanggaran yang sering digunakan oleh eksportir untuk menghindari kewajiban pembayaran Bea Keluar (BK).
Temuan ini muncul dari pemantauan intensif yang dilakukan pemerintah terhadap ekspor komoditas yang dikenai pungutan tersebut.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (8/12), Purbaya menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaannya terdapat empat modus pelanggaran yang paling sering ditemukan.”
Salah satu modus yang paling kerap dijumpai adalah kesalahan administratif dalam pemberitahuan dan penyamaran ekspor seolah-olah antar pulau.
Modus ini merujuk pada manipulasi data dokumen agar tampak seperti pengiriman domestik, padahal barang tersebut sebenarnya diekspor ke luar negeri.
Taktik ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan perdagangan.
Selain itu, ada pula praktik penyembunyian dengan mencampur barang ilegal dan legal.
Eksportir sering kali mencoba mengaburkan jejak dengan menggabungkan komoditas yang sah dengan barang yang seharusnya tidak diekspor.
Metode ini membuat deteksi pelanggaran menjadi lebih sulit bagi otoritas terkait.
Modus selanjutnya adalah penyembunyian langsung, yaitu mengekspor barang tanpa dilengkapi dokumen yang sesuai.
Eksportir yang memilih jalur ini biasanya mengambil risiko tinggi, namun potensi keuntungan besar dari menghindari tarif bea keluar sering kali menggoda mereka untuk melakukan pelanggaran semacam ini.
Purbaya menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap berbagai modus operandi tersebut untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas bea keluar.
“Pengawasan yang ketat terhadap modus-modus ini menjadi kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas bea keluar,” ujarnya.
Dari sisi pencegahan, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan proses pemeriksaan berlapis mulai dari pre-clearance hingga post-clearance atau proses audit.
Tahapan pemeriksaan ini dianggap sangat krusial dalam memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran di lapangan.
Pada tahap pre-clearance, Bea Cukai melakukan pengecekan sebelum barang fisik tiba atau berangkat dari pelabuhan atau bandara.
Bahkan, pengecekan dilakukan sebelum proses produksi selesai untuk produk tertentu.
Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara.
Kemudian pada tahap verifikasi dan pemberian izin resmi oleh otoritas berwenang, dilakukan penilaian menyeluruh untuk memastikan bahwa barang memenuhi semua persyaratan hukum, teknis, dan administratif agar bisa keluar wilayah kepabeanan dengan aman dan legal.
Tahap terakhir adalah pengawasan post-clearance atau verifikasi setelah barang keluar dari kawasan pabean.
Pada fase ini, analisis dokumen ekspor dilakukan secara ketat dibantu perangkat teknologi canggih seperti Gamma Ray dan X-Ray serta patroli laut untuk memastikan pergerakan barang tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
“Pemeriksaan berlapis yang mencakup pre-clearance hingga post-clearance sangat penting untuk menjaga integritas sistem kepabeanan kita,” tegas Purbaya.
Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan efisiensi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi terkini dalam setiap tahapan pemeriksaan.
Implementasi perangkat canggih seperti Gamma Ray dan X-Ray diharapkan dapat memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap upaya penyelundupan atau manipulasi data ekspor.
Dalam konteks peran Bea Cukai, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan aturan sekaligus melindungi kepentingan nasional di sektor ekspor-impor.
Melalui pengawasan ketat dan terintegrasi pada setiap titik kritis dalam rantai ekspor, diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor bea keluar. (*/dda)
