BANYUMASEKSPRES.ID, TEMANGGUNG – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Temanggung masih menghadapi kendala terkait lahan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung menyiapkan anggaran Rp500 juta untuk membantu menyelesaikan persoalan lahan yang saat ini masih dikelola oleh 24 kepala keluarga (KK).
Lahan calon lokasi Sekolah Rakyat tersebut berada di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo.
Pemkab Temanggung memilih pendekatan persuasif untuk menyelesaikan persoalan dengan warga yang selama ini menggarap lahan tersebut.
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, anggaran Rp500 juta telah dialokasikan melalui perubahan APBD.
Dana tersebut terbagi menjadi Rp400 juta untuk penyiapan lahan dan Rp100 juta untuk penggantian tanaman atau kerahiman apabila terdapat permintaan dari warga.
“Sudah kita anggarkan Rp500 juta. Rp400 juta untuk penyiapan lahan, kemudian Rp100 juta itu nanti seumpama memang ada permintaan kaitan masalah kerahiman,” kata Agus, Senin (14/9/2026).
Persoalan lahan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung sedikit mengalami keterlambatan.
Pemkab memilih menyelesaikan persoalan secara persuasif agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Agus mengatakan, pemerintah daerah masih berupaya membangun komunikasi dengan 24 KK yang menggarap lahan calon lokasi Sekolah Rakyat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.
Pemkab tidak ingin proses pembangunan justru menimbulkan persoalan baru dengan warga yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut.
“Harapan saya, kalau semuanya smooth nanti akan menjadi enak semuanya,” ujarnya.
Dengan adanya alokasi anggaran melalui perubahan APBD, Pemkab Temanggung telah menyiapkan kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan penyiapan lahan.
Namun, penyelesaian di lapangan tetap membutuhkan proses komunikasi dengan masyarakat penggarap.
Pemerintah daerah kini masih menunggu penyelesaian persoalan tersebut agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilanjutkan sesuai rencana.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Temanggung Slamet membenarkan bahwa Kabupaten Temanggung telah memperoleh kepastian pembangunan Sekolah Rakyat. Proses persiapan pembangunan juga telah berjalan.
Namun, Slamet menyebut masih terdapat persoalan pada lahan milik pemerintah daerah yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah.
“Temanggung sudah dipastikan memperoleh plotting pembangunan Sekolah Rakyat dan sudah berproses. Tetapi tanah pemerintah daerah yang akan diperuntukkan masih ada permasalahan dengan masyarakat penggarap,” kata Slamet.
Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Temanggung nantinya dirancang sebagai sekolah berasrama. Jenjang pendidikan yang disiapkan mencakup SD hingga SMA.
Program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Agus menyebut sasaran Sekolah Rakyat berada pada kelompok desil satu hingga lima.
“Pembangunan Sekolah Rakyat adalah kebutuhan dasar. Sekolah itu akan kita bangun untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, dari desil satu sampai lima,” katanya.
Konsep sekolah berasrama diharapkan dapat memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga yang membutuhkan dukungan lebih besar dalam memperoleh layanan pendidikan.
Karena itu, Pemkab Temanggung berupaya menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan tidak terus mengalami keterlambatan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan proses penyiapan lokasi berlangsung sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang selama ini menggarap lahan.
Alokasi Rp500 juta menjadi bagian dari langkah Pemkab Temanggung dalam mempersiapkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar sebesar Rp400 juta diperuntukkan bagi penyiapan lahan.
Sementara Rp100 juta disiapkan untuk kemungkinan penggantian tanaman atau kerahiman kepada masyarakat.
Penggunaan anggaran tersebut akan bergantung pada hasil proses penyelesaian persoalan di lapangan.
Pemkab berharap komunikasi dengan 24 KK dapat menghasilkan kesepakatan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat tetap dapat dilaksanakan.
Persoalan lahan menjadi tahap penting karena pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya membutuhkan kesiapan anggaran, tetapi juga kepastian lokasi.
Setelah persoalan tersebut dapat diselesaikan, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih lancar.
Bagi Temanggung, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya menyediakan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Karena itu, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan yang perlu segera dituntaskan sebelum pembangunan masuk ke tahap berikutnya. (*/stch/dda)
