BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperkuat sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Langkah tersebut dilakukan melalui pelatihan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) versi 3 yang diikuti pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Pelatihan Simfoni PPA versi 3 berlangsung selama dua hari, yakni 26-27 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pencatatan dan pengelolaan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.
Penguatan pendataan dinilai penting karena kasus kekerasan yang banyak ditemukan saat ini berkaitan dengan kekerasan seksual.
Data yang akurat dibutuhkan agar proses identifikasi dan asesmen terhadap korban dapat dilakukan secara lebih tepat.
Plt Kepala Bidang PPA Dinsospermasdes P3A Purbalingga, Lindawati, mengatakan sistem pencatatan yang terstandar akan membantu petugas memperoleh informasi secara lebih lengkap dan sistematis.
“Ada standar pencatatan, sehingga asesmen yang ditanyakan tidak ada yang terlewat dan tidak ada informasi yang tumpang tindih. Jika dari awal identifikasi atau asesmen masalahnya tepat, maka penanganan dapat sesuai dengan kebutuhan korban,” ujar Lindawati, Kamis (27/8/2026).
Menurut Lindawati, optimalisasi sistem pendataan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi.
Data kasus yang dihimpun melalui Simfoni PPA diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan perlindungan korban.
Data yang lengkap juga dapat membantu pemerintah memahami pola kekerasan yang terjadi di masyarakat.
Dari informasi tersebut, kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dapat dipetakan sehingga langkah pencegahan dapat dirancang dengan lebih tepat.
Selama ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran penting dalam menangani kasus yang telah terjadi.
Dengan sistem pendataan yang semakin baik, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kasus dari waktu ke waktu.
Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan, baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahan kekerasan.
Penggunaan Simfoni PPA versi 3 juga ditujukan untuk memperkuat integrasi data pelaporan.
Sistem tersebut memungkinkan data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat secara lebih terstruktur.
Melalui sistem terintegrasi, pemerintah dapat melihat perkembangan dan tren kekerasan secara lebih luas.
Selain itu, sistem tersebut juga dapat digunakan untuk memantau capaian kinerja UPTD PPA di berbagai daerah.
Dengan demikian, keberadaan data tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menangani kasus di wilayahnya masing-masing, tetapi juga mendukung pemantauan perlindungan perempuan dan anak secara nasional.
Pengelolaan data yang terintegrasi menjadi semakin penting karena penanganan kasus kekerasan membutuhkan informasi yang akurat.
Kesalahan pencatatan atau informasi yang tidak lengkap dapat memengaruhi proses asesmen dan menentukan langkah pendampingan yang diberikan kepada korban.
Pelatihan Simfoni PPA versi 3 tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi secara teori.
Pada hari pertama, peserta memperoleh materi pengantar serta pemahaman dasar mengenai penggunaan aplikasi.
Peserta kemudian mendapatkan pelatihan secara langsung untuk mengoperasikan sistem dan melakukan input data.
Metode tersebut diharapkan membuat pegawai lebih memahami alur pelaporan sekaligus mampu menggunakan aplikasi sesuai standar yang ditetapkan.
Kemampuan petugas dalam mengoperasikan sistem menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan data yang berkualitas.
Semakin baik proses pencatatan dilakukan sejak awal, semakin mudah pula pemerintah melakukan analisis terhadap perkembangan kasus.
Penguatan sistem pendataan kasus kekerasan perempuan dan anak di Purbalingga menjadi langkah penting di tengah meningkatnya perhatian terhadap kekerasan seksual.
Pemerintah tidak hanya membutuhkan data untuk mengetahui jumlah kasus, tetapi juga informasi mengenai karakteristik dan pola kasus yang terjadi.
Data tersebut dapat membantu mengidentifikasi kelompok rentan serta menentukan program pencegahan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dengan optimalisasi Simfoni PPA versi 3, pencatatan kasus diharapkan menjadi lebih akurat, lengkap, dan terintegrasi.
Pada akhirnya, sistem tersebut diharapkan mampu mendukung proses asesmen, penanganan, perlindungan korban, sekaligus penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.
Penguatan pendataan juga menegaskan bahwa data kasus kekerasan bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah.
Data yang dikelola dengan baik dapat menjadi dasar untuk memastikan korban memperoleh penanganan sesuai kebutuhan serta membantu pemerintah menyusun strategi perlindungan yang lebih efektif. (alw/stch/dda)
