BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia tengah berupaya keras merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada minggu ini.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa proses penyempurnaan regulasi tersebut telah memasuki tahap akhir.
“Minggu ini harus selesai. Namun bukan berarti karena Perpres belum ada kemudian programnya tidak jalan, kan tidak,” ungkap Prasetyo setelah menghadiri perayaan HUT ke-80 TNI di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).
Prasetyo menjelaskan bahwa Perpres ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar lebih maksimal.
“Perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Semangat utama dari penerbitan Perpres ini adalah memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasarannya.
“Memang semangatnya kita tentu ingin program ini berjalan dengan sebaik-baiknya,” tambah Prasetyo.
Dalam beberapa waktu terakhir, kasus keracunan MBG menjadi perhatian serius berbagai kalangan, seiring desakan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur pengolah makanan di lapangan.
Tindakan ini dianggap esensial guna mencegah terulangnya insiden keracunan massal yang sebelumnya terjadi di beberapa daerah.
Praktisi hukum Krisna Murti menegaskan pentingnya dapur penyedia makanan atau yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan semua proses produksi dan distribusi makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN.
“MBG ini program besar. Pemerintah harus memastikan dapur-dapurnya ini bekerja dengan benar. Dapur harus mampu menjaga kualitas produksinya,” katanya ketika ditemui di Jakarta, Minggu (5/10).
Krisna juga menekankan pentingnya penggunaan peralatan dapur yang memenuhi standar mutu, khususnya ompreng atau wadah makanan yang digunakan dalam distribusi kepada siswa.
“Kalau kualitas peralatannya tidak sesuai standar, makanan yang semula bagus juga bisa rusak, bikin siswa keracunan,” lanjut Krisna.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan ompreng yang dipakai dalam MBG harus menggunakan bahan stainless steel jenis 304 berdasarkan perjanjian kerja sama antara BGN dan mitra dapur.
Stainless steel jenis ini dikenal lebih aman dan tahan karat, sehingga mampu menjaga kualitas makanan selama proses distribusi.
“Jelas ini berbahaya kalau kualitas omprengnya di bawah standar. Makanannya bisa tercemar. Dapur tidak boleh berpikir asal ngebul tapi mengesampingkan kualitas,” tegas Krisna.
Meski demikian, Krisna mendukung kelangsungan MBG karena manfaat besar yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Kita dukung MBG tetap berjalan. Tapi harus diperbaiki tata kelolanya terutama di area dapur-dapurnya yang memproduksi makanan,” pungkasnya.
Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas alat makan dalam program MBG, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9369:2025 terkait wadah bersekat dari baja tahan karat yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi makanan.
Standar ini disusun untuk memastikan seluruh peralatan makan dalam program MBG memenuhi aspek mutu keamanan dan kesehatan.
Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo menjelaskan bahwa SNI tersebut ditetapkan pada 18 Juni 2025 melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025.
“Standar ini kami tetapkan untuk mendukung program MBG agar wadah makan yang digunakan benar-benar aman dan layak,” jelas Hendro dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Hendro, standar baru tersebut mencakup klasifikasi persyaratan mutu dan cara uji wadah makanan bersekat berbahan baja tahan karat hasil canai dingin.
Dengan adanya standar ini diharapkan food tray yang digunakan dalam program MBG aman digunakan tidak mudah rusak serta bebas dari zat berbahaya.
Lebih jauh lagi Hendro berharap dengan penetapan standar tersebut akan mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi peralatan makan berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional.
Ini bukan hanya soal pemenuhan gizi tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan generasi muda bangsa kita.
Dalam konteks kesiapan regulasi pemerintah seperti disebutkan oleh Prasetyo Hadi pemerintah siap menyusun Perpres MBG sebagai langkah tindak lanjut atas insiden keracunan massal yang sempat terjadi. (*/dda)
